Pakar Hukum: Gaya Politik Presiden Jokowi dan Soeharto Sama

2. Pemerintah harus pahami makna adanya jabatan presiden yang dibatasi

Oleh karena itu, Feri menuturkan bahwa pemerintah juga harus memahami kenapa ada batasan jabatan presiden dalam UUD 1945. Hal itu juga belajar dari masa Presiden Soeharto yang memaknai kepemimpinannya terlalu berlebihan.

"Kalau kemudian kehadiran perbaikan Pasal 7 UUD itu kemudian dicoba untuk diubah oleh kekuasaan presiden saat ini, maka kita gagal memahami kenapa masa jabatan presiden dibatasi oleh konstitusi dan dampak apa yang ditimbulkan karena perpanjangan masa jabatan itu," tutur Feri.

3. Kepemimpinan Presiden Soeharto ditambah dengan alasan rakyat yang menginginkan

Feri mengungkapkan, saat kepemimpin Presiden Soeharto memasuki periode ketiga, pembahasannya adalah keinginan rakyat. Dalam perjalanannya, jabatannya tidak hanya berhenti tiga periode dan terus berlanjut.

"Presiden Seharto begitu ingin masuk periode ketiga, pembahasannya adalah bahwa rakyat yang menginginkan, bapak sudah melakukan banyak hal, terutama pembangunan. Lalu, untuk tiga periode ini kurang lebih yang terakhir. Nah faktanya, berlanjut terus," kata Feri.

"Saya itu diskusi tentang perubahan UUD dengan berbagai isu sudah dua tahun. Akhirnya selalu ada kaitan dengan masa jabatan. Ini menurut saya akan menjadi keterlaluan, inkonstitusional, sepertinya seolah-olah negara ini kekurangan kader untuk jadi presiden," imbuhnya.