Evaluasi Tarif Ojek Online, Menhub Lakukan Quick Count di 5 Kota
Kemenhub akan berkomunikasi dengan pihak ojol dan pengguna
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap tarif ojek daring (online). Menurut Budi, Kemenhub telah melakukan quick count di lima kota terkait tarif tarif baru itu.
Hal ini terkait keluhan masyarakat atas penetapan tarif ojek daring yang baru. Penumpang harus merogoh kocek hingga batas paling tertinggi Rp2.600/km. Hal itu telah diterapkan sejak 1 Mei di lima kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar.
Itu diterapkan berdasarkan Peraturan Menteri 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi.
1. Kemenhub lakukan quick count dengan 3 ribu sampai 4 ribu responden
Terkait tarif ojek daring yang baru, Budi menyampaikan Kemenhub telah melalukan quick count dengan kurang lebih 3 ribu sampai 4 ribu responden yang berasal dari 5 kota.
"Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar. Hasil daripada quick count akan kita bicarakan dengan aplikator, asosiasi, pengguna. Supaya ini ada titik yang cocok di antara mereka," ujar Budi di Kompleks Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Baca Juga: Ekonom UI: Kenaikan Tarif Ojol Tingkatkan Inflasi
Baca Juga: 75 Persen Konsumen Ojol Tolak Kenaikan Tarif, Ini Sebabnya