Zulhas Diduga Kampanye di Sela Kunker Mendag di Semarang, Ini Kata PAN
"Pak Zulhas ingatkan beda pilihan jangan picu perpecahan"
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, mengklarifikasi video Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan yang viral di media sosial ketika kunjungan kerja ke Semarang pada Selasa (19/12/2023).
Yoga tak menampik, Zulhas hadir sebagai Menteri Perdagangan di acara Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI). Namun, konteks kalimat yang disampaikan Zulhas bukan untuk menyeret agama ke ranah politik, melainkan mengingatkan agar masyarakat tidak terpecah belah.
"Mendag menjelaskan, menjelang pemilu presiden, masyarakat tentu ada yang sama atau berbeda dalam pemikiran serta pilihan calon. Hal itu wajar saja di era demokrasi," ujar Yoga kepada IDN Times, Rabu (20/12/2023).
Ia menyebut, Zulhas mewanti-wanti agar nilai persaudaraan, persatuan, dan kerukunan tidak hilang meski Indonesia sedang menggelar pesta demokrasi lima tahun sekali.
"Tidak boleh zero sum game," tutur dia lagi.
Namun, Yoga tidak menjawab soal dugaan Zulhas berkampanye ketika hadir di kunjungan kerja sebagai Menteri Perdagangan. Padahal, dalam pidatonya Zulhas sempat menyinggung pilihan politik ke paslon nomor urut 2, yaitu Prabowo dan Gibran.
Baca Juga: Kelakar Zulhas Soal Salat, Timprov AMIN Jatim: Gak Bahaya Ta?
1. Penyalahgunaan kekuasaan di penghujung kepemimpinan Jokowi makin dominan
Sementara, dalam pandangan Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, penyalahgunaan kekuasaan di penghujung kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah semakin jelas terlihat. Etika, kata Pangi, sudah tidak lagi dipegang.
"Bagaimana misalnya menteri tak lagi bisa memilah antara kapan posisinya sebagai menteri dan kapan sebagai ketua umum partai. Sudah sangat menjengkelkan yang terjadi ini," ujar Pangi ketika dihubungi IDN Times, Rabu (20/12/2023).
Ia pun melihat tindakan menteri yang juga merangkap ketua umum parpol semakin menjadi-jadi dengan tidak segan-segan menggunakan fasilitas negara.
"Ini termasuk Pak Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto hingga Pak Mahfud MD. Kan posisinya saat ini sudah tidak lagi maksimal memberikan pelayanan kepada publik. Sementara, tetap digaji setiap bulan oleh negara yang bersumber dari pajak rakyat. Mereka kan digaji untuk duduk sebagai menteri, bukan ketua umum partai," tutur dia.
Baca Juga: Waketum Viva Yoga: Partainya Jokowi Itu Sekarang PAN