YLBHI: 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Diskriminasi Hukum Makin Terlihat
Proses hukum berjalan bagi kelompok yang kritik pemerintah
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Evaluasi terhadap dua tahun kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin tengah menjadi sorotan publik. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat memasuki tahun kedua di periode kedua, penegakan hukum yang bersifat diskriminatif makin nyata terlihat.
Salah satu yang dilihat YLBHI yakni proses hukum justru berjalan terhadap kelompok oposisi atau pihak-pihak tertentu yang mengkritik pemerintah. Pembungkaman itu, dilakukan menggunakan tangan-tangan institusi kepolisian.
"Kepolisian menjadi salah satu institusi yang paling banyak disorot karena kecenderungannya sebagai 'bumper' kekuasaan untuk membungkam kritik. Mereka melakukan penangkapan sewenang-wenang dan tak sedikit yang dikriminalisasi," ujar Direktur YLBHI, Asfinawati dalam keterangan tertulis pada Jumat (22/10/2021).
Pernyataan itu bukan sekedar isapan jempol belaka. Berdasarkan data yang dimiliki YLBHI pada 2019, ada 1.114 laporan berisi pengaduan penangkapan sewenang-wenang. Pada 2020, jumlah pengaduan melonjak menjadi 3.539.
Asfinawati juga mencatat diskriminasi penegakan hukum terlihat ketika polisi menangani kasus atau aduan yang melibatkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). "Laporan-laporan peretasan yang dialami oleh individu dan lembaga pers tidak berjalan. Padahal, aksi peretasan bukan termasuk delik aduan. Seharusnya, ketika sudah tersiar luas, kepolisian langsung turun tangan," kata dia.
Kondisi berbeda ketika menghadapi pihak yang mengkritik pemerintah. YLBHI mengambil contoh kasus yang dialami oleh Ravio Patra. Ia dijemput oleh pihak kepolisian pada April 2020 dengan tuduhan menyebarkan pesan bersifat provokatif untuk melakukan penjarahan.
"Ravio ditangkap dengan dasar laporan tipe A yakni yang dibuat oleh polisi sendiri (tanpa ada delik aduan)," ujarnya lagi.
Apa usulan dari YLBHI untuk perbaikan kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf di sisa tiga tahun ia menjabat?
Baca Juga: Catatan ICJR 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi: Orang Makin Mudah Dibui
1. Penyampaian kritik sering kali ditanggapi represif
YLBHI juga mencatat penyampaian kritik kerap kali ditanggapi secara berlebihan oleh pihak kepolisian. Bahkan, tak sedikit yang menyampaikan aspirasi dengan berunjuk rasa berujung tindak kekerasan oleh aparat kepolisian. Kekerasan terhadap peserta aksi mencuat sejak demonstrasi mengenai PP 78/2015 tentang Pengupahan, May Day 2019, Reformasi Dikorupsi 2019, penolakan Omnibus Law Cipta Kerja dan aksi-aksi serupa pada 2021.
"Kekerasan ini pada umumnya terjadi saat menangkap demonstran atau terhadap demonstran yang telah ditangkap. Selain itu, kekerasan turut dialami masyarakat dalam kasus-kasus lain," kata Asfinawati.
Tindak kekerasan yang dialami oleh warga ketika berunjuk rasa bukan sekedar isapan jempol belaka. YLBHI pada 2020 mencatat ada 38 kasus penyiksaan dengan jumlah korban mencapai 474 orang.
Di sisi lain, institusi kepolisian yang diharapkan mengayomi masyarakat sering kali ikut melakukan tindak kekerasan terhadap perempuan. YLBHI mencatat kasus terbaru seorang perempuan di Aceh yang menjadi korban kekerasan ditolak saat melapor ke Polresta Banda Aceh. Alasannya, ia belum divaksinasi COVID-19.
"Sedangkan, di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, laporan seorang ibu ke polisi ikut ditolak. Padahal, ia melaporkan ketiga anaknya mengalami kekerasan seksual dari mantan suaminya yang merupakan ASN," tutur dia.
Bahkan, kini terduga pelaku malah melaporkan ibu tersebut ke Polda Sulsel dengan tuduhan pencemaran nama baik.
Editor’s picks
Baca Juga: Catatan KontraS 2 Tahun Jokowi-Ma'ruf: Warga Makin Takut Bersuara