Usman Hamid: Jokowi Mau 100 Kali ke Papua Tak akan Redam Konflik
Situasi kekerasan tak berubah bila didekati dari isu ekonomi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur eksekutif Amnesty International Indonesia (AII), Usman Hamid, mengkritik cara pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam menghadapi tingkat kekerasan di Papua yang semakin meningkat. Ia mengatakan, situasi di Papua tidak serta merta membaik hanya dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi semata. Itu sebabnya, meski jadi presiden yang paling sering berkunjung ke Bumi Cendrawasih tetapi justru volume tindak kekerasan semakin tinggi.
"Gak ada hubungannya (19 kali Jokowi ke Papua). Mau 100 kali (ke Papua), kalau paradigmanya gak berubah (dalam menyelesaikan isu Papua) ya gak akan berubah (situasi di Papua)," ujar Usman ketika berbincang di program Gen Z Memilih by IDN Times, dikutip Jumat (15/12/2023).
Ia pun menyentil cara capres nomor urut dua, Prabowo Subianto, yang justru ingin meneruskan kebijakan Jokowi itu dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Papua. Sebab, berdasarkan data dari riset yang dirilis oleh Lembaga Ketahanan Nasional pada Februari 2023, angka kekerasan di Papua justru semakin meningkat meski pertumbuhan ekonomi pelan-pelan naik.
"Hasil risetnya justru menunjukkan pertumbuhan ekonomi gagal meredam konflik di Papua. Bahkan, di riset itu juga dikatakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi malah semakin tinggi tingkat kekerasannya. Artinya, ada yang salah dari kebijakan pendekatan pertumbuhan ekonomi. Itu yang mau diteruskan oleh Pak Prabowo?" kata dia.
Pernyataan Usman itu untuk mengkritisi respons dari para capres di debat putaran pertama. Isu pertama yang muncul langsung mengenai isu konflik kekerasan di Papua.
1. LIPI paparkan empat pangkal penyebab konflik di Papua
Lebih lanjut, di dalam diskusi itu, Usman menyitir hasil riset yang pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengenai pangkal konflik kekerasan di Papua. Pertama, warga Papua terpinggirkan selama puluhan tahun.
"Kedua, menurut LIPI, konflik kekerasan di Papua dipicu kegagalan pembangunan. Hanya dikeruk emasnya, tapi gak ada apa-apa. Tidak ada perbaikan layanan kesehatan hingga sanitasi," tutur dia.
Penyebab ketiga, terjadi pelanggaran HAM di Papua. "Warga protes malah direpresi. Itu memiliki sejarah yang panjang. Mungkin saat ini sejarawan Papua sedang menyusun 60 tahun pelanggaran HAM di Papua," ujarnya.
Penyebab keempat, kata Usman, yakni soal polemik integrasi di Papua. Sebagian menilai masuknya Papua ke wilayah Indonesia sah. Tetapi, sebagian lagi ada yang berpikir sebaliknya.
"Karena sifat Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) bukan one man one vote," katanya lagi.
Usman menyayangkan respons Prabowo yang menyinggung dugaan ada keterlibatan pihak asing ingin Papua lepas dari Indonesia. Baginya hal tersebut mengingatkan fenomena perang dingin, karena selalu menaruh kecurigaan pada pihak asing.
"Jadi, penyebab permasalahan di negara kita, selalu disebabkan oleh asing. Itu kecenderungan untuk menutupi diri dari kekurangan," tutur dia.
Alih-alih menyalahkan pihak lain, Prabowo seharusnya melakukan autokritik ke dalam. Sambil melihat kekeliruan apa yang dibuat oleh pemerintah sehingga berkontribusi terhadap naiknya konflik kekerasan di Papua.
Baca Juga: Timnas: Slogan Wakanda No More, Indonesia Forever Inisiatif Anies