TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

TNI Siapkan Perekrutan Brigade Komposit untuk Dikirim ke Gaza

Pengiriman pasukan penjaga perdamaian TNI tunggu mandat PBB

Kepala Pusat Penerangan TNI (Kapuspen TNI) Mayjen TNI Dr. Nugraha Gumilar (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Jakarta, IDN Times - Tentara Nasional Indonesia (TNI) mulai menyiapkan diri mengirim sejumlah personel ke Gaza, Palestina, sebagai pasukan penjaga perdamaian. Dalam waktu dekat akan dilakukan perekrutan untuk membentuk Brigade Komposit. 

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayjen Nugraha Gumilar, mengatakan untuk pengiriman anggota ke dalam pasukan penjaga perdamaian masih menunggu mandat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Saat ini proses perencanaan pembentukan Brigade Komposit dan proses perekrutan akan dilakukan dalam waktu dekat," ujar Nugraha kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu (8/6/2024). 

Brigade Komposit ini disampaikan oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR pada 6 Juni 2024 lalu. Brigade itu terdiri dari empat batalyon yakni pendukung, kesehatan, zeni dan perbekalan. 

"Kami akan membentuk Brigade Komposit. Brigade komposit itu jumlahnya 1.212 (personel)," ujar Agus di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. 

Dia menjelaskan, batalyon kesehatan memiliki kemampuan perawatan medis karena dilengkapi tim dokter. Kemudian, batalyon Zeni memiliki kemampuan untuk melakukan konstruksi pembangunan. Sedangkan, batalyon perbekalan mempunyai kemampuan untuk membuat dapur umum

Batalyon pendukung disiapkan untuk membantu pengamanan bagi personel-personel yang nantinya ditugaskan ke Gaza. Menurutnya, pasukan pengamanan tetap diperlukan karena di daerah tersebut masih terjadi konflik.

"Jadi, kami tetap mengamankan pasukan dari Indonesia yang membantu," tutur dia. 

1. Pengiriman anggota TNI dalam format pasukan penjaga perdamaian masih tunggu mandat PBB

Ilustrasi prajurit TNI ketika disalami oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. (Dokumentasi Puspen TNI)

Agus mengatakan pasukan perdamaian yang terdiri dari unsur TNI tak bisa langsung dikirimkan ke Gaza begitu saja. Berdasarkan hasil koordinasinya dengan sejumlah kementerian terkait, pengiriman pasukan perdamaian itu baru bisa terwujud bila sudah ada perjanjian damai antara Israel dengan Palestina.

"Perkenankan kami melaporkan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait yaitu Kementerian Pertahanan, Kemlu dan Kementerian Kesehatan yang telah dilaksanakan pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta," kata Agus. 

"Dapat kami laporkan secara singkat bahwa Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa misi yang dilaksanakan di Gaza pada saat ini merupakan join humanitarian operation. Tentunya, operasi kemanusiaan tersebut baru dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian Israel dengan Palestina," lanjutnya. 

Selain itu, Jenderal Agus juga menjelaskan tak bisa TNI saja yang mengirimkan pasukan ke Gaza. "Dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk code development atau operasi bersama negara-negara ASEAN," katanya. 

Baca Juga: Panglima TNI: Pengiriman Pasukan ke Gaza Tunggu Perjanjian Damai

2. Kemenhan masih siapkan izin prinsip untuk gelar operasi di Gaza

Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto. (Dokumentasi Puspen TNI)

Agus menambahkan Kementerian Pertahanan saat ini masih menyiapkan berbagai izin prinsip untuk menggelar operasi di Gaza. Penyiapan izin prinsip itu turut menggandeng beberapa negara seperti Cyprus, Uni Eropa dan Amerika Serikat. 

"Izin prinsip itu untuk penggunaan dermaga apung di daerah operasi," kata dia.

Pengiriman pasukan perdamaian, menurut Agus, membawa sejumlah manfaat bagi Indonesia. Pertama, pengakuan dari dunia internasional terhadap kontribusi Indonesia kepada pasukan penjaga perdamaian dapat meningkatkan reputasi Indonesia. Kedua, prajurit TNI mendapatkan pengalaman dan mengasah kemampuan.

"Partisipasi prajurit TNI di pasukan perdamaian dapat memberikan latihan dan pengalaman berharga bagi pasukan. Hal ini dapat membantu meningkatkan kemampuan militer suatu negara," tutur dia. 

Ketiga, personel TNI dapat mengakses peralatan keamanan yang belum tersedia di Tanah Air. Peralatan keamanan itu antara lain transportasi, peralatan komunikasi dan medis. 

Keempat, pembagian beban biaya. "Dengan adanya cost sharing dengan negara mitra bisa meringankan biaya," ujarnya. 

Manfaat kelima, bisa menciptakan perdamaian dan keamanan. "Pasukan penjaga perdamaian dapat membantu mencegah kekerasan dan meningkatkan perdamaian serta keamanan di daerah konflik," katanya. 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya