Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi menegaskan pihaknya masih fokus untuk memulihkan data-data milik instansi di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 Surabaya. Sebab, PDNS 2 di Surabaya terkena serangan peretas ransomware sejak 20 Juni 2024 lalu. Alhasil, layanan publik milik 239 kementerian atau lembaga ikut lumpuh.
Menurutnya, proses pemulihan data yang terkunci ransomware tak ada permasalahan. Semua permasalahan, kata Budi, sudah beres.
"Beres, sudah. Tanya Pak Dirjen (Hokky Situngkir). Pak Dirjen (APTIKA) aja senyum-senyum," ujar Budi di kantor Kemkominfo, Jakarta Pusat pada Kamis (25/7/2024).
Pelaku ransomware sempat menuntut uang tebusan senilai 8 Juta Dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp131 miliar. Budi pun memastikan uang tebusan yang diminta oleh pelaku, tidak dipenuhi oleh pemerintah.
Namun, yang mengejutkan, tiba-tiba pihak yang mengaku pelaku ransomware mengirimkan pesan bakal memberikan kunci untuk membuka data-data di PDNS 2 Surabaya yang sempat ditutup aksesnya. IDN Times sempat tanyakan apakah kunci yang diberikan di forum khusus itu berfungsi dan bisa membuka data-data di PDNS 2 Surabaya yang terkunci.
"Berfungsi (kunci yang diberikan). Lihat semua situs lembaga sudah berfungsi," imbuhnya.
1. Menkominfo bantah ada data-data milik instansi pemerintah yang hilang
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi. (Dokumentasi Biro Humas Kemkominfo) Lebih lanjut, ketika IDN Times konfirmasi apakah saat proses pemulihan itu ada data-data milik instansi pemerintah yang hilang, Budi menepisnya. Pernyataan data-data hilang disampaikan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).
Ketua LPJK Kementerian PUPR, Taufiq Widjoyono mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) raib per 20 Juni 2024. Selain itu, ada pula 291 data Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 data asosiasi badan usaha juga hilang berdasarkan hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024.
Sementara, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Abdul Muis mengatakan ada sekitar 10 persen data terkait proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) lainnya yang terdampak. Alhasil, mereka kembali mengubah pencatatan data secara manual.
"Ada (PSN yang kena). Yang IKN juga ada, sehingga karena ada proses kendala di PDN makanya tadinya kami menggunakan sistem informasi pendukung tadi. Kami ubah kembali lagi ke manual," ujar Abdul ketika memberikan keterangan pers pada 23 Juli 2024 lalu.
Tetapi, Budi menepis adanya data-data yang hilang. "Katanya-katanya. Enggak (ada yang hilang)," kata Budi.
"Di sana (Kementerian PUPR), tidak ada data yang hilang," imbuhnya.
Baca Juga: Menko Hadi Wajibkan Kementerian Punya Back Up Data di PDN
2. Budi tetap tidak mundur dari posisi Menkominfo
Petisi dari Safenet yang dorong Budi Arie mundur dari posisi Menkominfo. (Tangkapan layar change.org) Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Pascakejadian peretasan terhadap PDN Sementara 2 di Surabaya, Budi Arie ditekan oleh publik agar segera mundur dari posisi Menkominfo. Bahkan, sudah ada petisi yang dibuat oleh organisasi SAFEnet, agar Budi segera mengundurkan diri. Lebih dari 25 ribu orang meneken petisi tersebut.
Direktur eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum mengatakan masa jabatan Budi Arie yang baru sebentar menduduki kursi Menkominfo tidak bisa dijadikan pembenaran agar ia tetap menjabat posisi tersebut. Sebab, peretasan terhadap sistem PDN sudah merugikan masyarakat.
"Mau dia baru satu bulan, satu minggu, kalau kerjanya berdampak buruk kepada kepentingan warga, kalau dia gentleman dan dia sadar posisi ini strategis, makanya dia sudah sepatutnya undur diri," ujar Nenden di dalam sebuah diskusi pada akhir Juni 2024 lalu.
Ia pun menggaris bawahi petisi yang digulirkan oleh Safenet tidak memiliki motif politik apapun. Petisi itu dirilis murni berdasarkan penilaian kinerja Budi Arie yang buruk dalam menangani data nasional.
"Kita tahu semuanya (petisi ada) karena memang kinerja dan itu berdampak langsung ke publik. Soal-soal politik itu nomor sekian. Karena kembali lagi hal itu untuk kepentingan publik," imbuhnya.
Presiden Joko "Jokowi" Widodo sempat menyatakan sudah mengevaluasi kinerja Budi. Namun, hingga hari ini, Budi tidak diganti oleh orang lain.
Baca Juga: PDN Diretas, DPR Minta BSSN Bangun Peta Jalan Keamanan Siber
