Sentil Luhut, Susi: Kok Cara Karantina Pejabat dan Masyarakat Beda?
Pejabat juga dapat dispensasi karantina kurang dari 10 hari
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempertanyakan adanya perbedaan penerapan kebijakan karantina bagi pejabat dan masyarakat. Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 25 Tahun 2021, para pejabat eselon I dan di atasnya, termasuk anggota DPR, boleh menjalankan karantina di rumah usai kembali dari luar negeri. Namun, perjalanan ke luar negeri itu harus untuk dinas.
Di sisi lain, SE itu juga menyatakan bahwa pejabat eselon I dan di atasnya berhak memperoleh dispensasi tak merampungkan masa karantina, jika untuk kepentingan pekerjaan.
Menurut Susi, aturan itu bersifat diskriminatif. Sementara, virus Sars-CoV-2 tak memilih status seseorang untuk diinfeksi.
"Mohon pencerahan, kenapa pejabat dan orang penting boleh karantina di rumah sendiri? Kenapa yang boleh berhemat atau jadi pelit cuma pejabat/(orang-orang) VIP? Kenapa masyarakat tidak boleh pelit atau berhemat? Kenapa cara karantina berbeda-beda?" tanya Susi melalui akun Twitter-nya, Selasa 21 Desember 2021.
Susi melayangkan pertanyaan itu di media sosial untuk mengomentari pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Di dalam jumpa pers pada Senin, 20 Desember 2021 lalu, Luhut menyentil warga yang memiliki kemampuan finansial untuk ke luar negeri tetapi memilih karantina di fasilitas milik pemerintah secara gratis.
Apa dampak dari kebijakan diskriminatif tersebut terhadap penanganan pandemik COVID-19? Apalagi varian baru Omicron kini diperkirakan bakal meluas di masyarakat.
Baca Juga: BNPB Akui Ada Diskresi bagi Pejabat Bisa Karantina di Rumah
1. Susi menilai wajar masyarakat ingin dikarantina tanpa keluarkan biaya
Menurut Susi, perbedaan perlakuan kebijakan karantina bagi pejabat dan masyarakat jelas diskriminatif serta bias kelas. Padahal, virus tidak akan pandang bulu ketika ingin menginfeksi tubuh manusia.
"Wajar, bila masyarakat maunya (dikarantina) gratis. Pejabatnya juga boleh gratis di rumah sendiri," kata perempuan yang menjadi CEO maskapai Susi Air itu.
Ia kemudian teringat dengan kebijakan penanganan pandemik lainnya yang juga dianggap diskriminatif, yakni penerapan tes swab PCR. Saat itu, tes swab PCR diberlakukan hanya bagi pengguna transportasi udara. Sedangkan, bagi pengguna transportasi laut dan darat, screening hanya dengan tes antigen.
"Sekarang, kan orang tua sudah mulai divaksinasi, (jadi) antigen saja sudah cukup. Anak-anak boleh tes swab PCR karena belum divaksinasi," tutur dia lagi.
Pertanyaan Susi di media sosial mendapat respons positif dari warganet. Menurut warganet, komentar Susi mewakili tanda tanya mereka juga.
"Nah! Komen Bu Susi mewakili (pertanyaan) saya. Saya joged-joged dulu ah," tulis seorang warganet menimpali pertanyaan Susi di Twitter.
"Mohon maaf, Bu. COVID-19 yang sekarang ini adalah virus yang sudah bisa mendeteksi status seseorang. Sehingga, yang kemungkinan terserang adalah rakyat biasa. Sedangkan, pejabat atau orang sok penting dijaman aman dari virus ini," kata warganet lainnya.
Baca Juga: Catat! Ini Kisaran Biaya Harga Hotel untuk Karantina Mandiri