Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Proses pendaftaran calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dimulai sejak Senin (17/6) kemarin. Panitia seleksi capim KPK sejak awal sudah mendorong agar semua pihak yang memiliki kemampuan dan rekam jejak baik ikut proses seleksi. Pihak yang didorong untuk mendaftar selain datang dari internal KPK, juga ada dari institusi Polri dan Kejaksaan.
Bisa juga masyarakat ikut mendaftar untuk menjadi pimpinan lembaga antirasuah periode 2019-2023 mendatang. Kemudian, dari institusi kepolisian, beredar 9 nama perwira tinggi yang berniat mendaftar.
Namun, pihak Mabes Polri memastikan 9 nama yang sudah beredar tersebut belum final untuk diajukan sebagai capim KPK.
"Barusan saya ditelepon sama staff SDM, bahwa nama-nama tersebut belum final,'' ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di kantornya pada Kamis (20/6).
Yang menjadi masalah, salah satu yang disebut-sebut akan ikut mendaftar adalah Wakil Kepala Bareskrim, Irjen (Pol) Antam Novambar. Dalam pemberitaan Majalah Tempo tahun 2015 lalu, Antam disebut pernah berupaya mempengaruhi koleganya di kepolisian agar bersedia jadi saksi bagi Budi Gunawan yang ketika itu tengah mengajukan gugatan pra peradilan melawan KPK.
Mempengaruhi itu kemudian mulai menguat menjadi ancaman pembunuhan. Lalu, apa tanggapan lembaga antirasuah mengenai salah satu calon yang ternyata tak punya rekam jejak baik?
Baca Juga: Profil 9 Anggota Pansel Capim KPK yang Ramai Dikritik Publik
1. Pimpinan KPK mengaku tak khawatir karena nantinya akan ada seleksi yang ketat dari panitia
(Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Laode M Syarif tengah mengumumkan tersangka baru BLBI) ANTARA FOTO/Reno Esnir Menurut Saut, ia tidak terlalu khawatir apabila ada nama Antam masuk di dalam daftar individu yang ingin mendaftar sebagai calon pimpinan. Sebab, proses yang berlaku saat ini yakni menjaring sebanyak-banyaknya individu untuk maju sebagai calon pimpinan KPK. Ia yakin apabila memang individu itu memiliki rekam jejak yang baik, pasti akan lolos hingga ke tahap selanjutnya.
"Karena kan ketika pansel menemukan kami berlima, itu kan pakai metode, ada cara, ada tanggapan masyarakat. Sah-sah saja mengajukan siapa saja yang mendaftar sesuai dengan ketentuan dan persyaratan," ujar Saut ketika ditemui di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi pada Kamis malam (20/6).
Saut berharap biar saja siapa pun mendaftar sebagai capim. Sebab, saat ini sedang dalam proses pendaftaran yang nantinya akan diseleksi dengan menggunakan partisipasi publik.
"Seperti apa nanti ketemunya, seperti harapannya kita berbicara definisi integritas, nanti kan pansel memiliki kriteria dan nanti kan ada masa tanggapan seperti kami dulu yang saya bilang ketika saya pakai mobil gitu aja diributin," tutur pria yang sempat jadi Staf Ahli Badan Intelijen Negara (BIN) itu.
2. Pimpinan KPK membantah ada jatah dari unsur polisi agar duduk sebagai nahkoda lembaga antirasuah
(Daftar pimpinan KPK dari masa ke masa) IDN Times/Rahmat Arief Saut juga menepis anggapan ada kesepakatan untuk memberikan kursi kepada capim KPK dari unsur tertentu. Menurut dia, siapa pun yang terpilih, entah capim itu datang dari unsur masyarakat, jaksa atau polisi lantaran sudah melalui proses penjaringan.
"Jadi, gak ada hal-hal yang Anda sebutkan tadi, tergantung ibaratnya ketika menjaring kemudian dipilih yang terbaik. Kalau gak cocok ya disingkirkan," tutur dia lagi.
Hal serupa juga pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Pansel KPK, Indriyanto Seno Adji di gedung Kementerian Sekretariat Negara. Ia membantah sudah ada kursi khusus yang disiapkan untuk capim dari unsur kepolisian.
"Basisnya kan semua karena kompetensi. Kalau memang yang bersangkutan memenuhi persyaratan ya tidak menutup kemungkinan, jadi bukan karena ada titipan," ujar Seno yang ditanya IDN Times pada (20/5) lalu.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
3. Sembilan nama perwira tinggi yang beredar di publik disebut Polri belum pasti
IDN Times/Axel Jo Harianja Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menjelaskan, di sisi internal, Polri memiliki regulasi peraturan Kapolri tentang penugasan khusus. Para pendaftar Capim KPK dari Polri itu, harus melalui tahapan-tahapan pemeriksaan administrasi secara internal. Seperti mengenai kompetensi, rekam jejak dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk bisa mengikuti seleksi sebagai calon Capim KPK tersebut.
"Nanti, apabila sudah final, tentunya akan kita sampaikan surat secara resmi kepada pansel (Panitia Seleksi) calon komisioner KPK. Karena dari tahapan pendaftaran sampai tanggal 4 juli. Sekarang masih tanggal 20 (Juni) masih kurang lebih sekitar dua minggu lagi batas akhir pendaftaran sebagai calon Komisioner KPK," kata Dedi.
Dedi menambahkan, untuk saat ini pihaknya belum dapat memastikan berapa jumlah pasti pendaftar Capim KPK dari Polri tersebut. Nama-nama itu kata Dedi akan disampaikan H-1 batas akhir pendaftaran.
"Kami masih belum bisa memberikan suatu hal yang pasti berapa jumlah (pendaftar Capim KPK dari Polri) terakhir. Apabila nanti sudah selesai, artinya proses di internal sudah selesai, baru kami sampaikan secara pasti. Updatenya hari H-1, (sebelum) tanggal 4 (Juli). Itu paling maksimal," ungkap Dedi.
Sebelumnya, beredar surat Kapolri Nomor: B/722/VI/KEP/2019/SSDM yang diterima IDN Times. Dalam surat itu, tercatat ada empat Pati berpangkat Irjen, dan sisanya berpangkat Brigjen.
Berikut sembilan nama Pati Polri dalam yang disebut belum final tersebut.
1. Wakabreskrim Polri Irjen Antam Novambar
2. Pati Polri penugasan di BSSN Irjen Dharma Pongkerum
3. Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri Irjen Coki Manurung
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polair Baharkam Polri Irjen Abdul Gofur
5. Pati Polri penugasan Kemenaker RI Brigjen Muhammad Iswandi Hari
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto
7. Karo Sunluhkum Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul
8. Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri Brigjen Juansih
9. Wakapolda Kalbar Brigjen Sri Handayani
Baca Juga: Pansel Bantah Siapkan Jatah Kursi untuk Capim KPK dari Polri