Revisi UU KPK akan Masuk Jadi Pertanyaan di Fit & Proper Test Capim
Hari ini, DPR wawancara fit and proper test 5 capim
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Babak pertarungan yang ditunggu itu akhirnya tiba. Lima capim Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengikuti wawancara uji kepatutan dan kelayakan di hadapan anggota Komisi III DPR pada Rabu (11/9). Proses seleksi capim ini sejak awal sudah menuai kritik dan protes dari masyarakat sipil. Namun, baik pansel dan DPR sama-sama tidak menggubris. Parlemen tetap jalan melakukan wawancara, kendati anggota komisi III periode 2015-2019 sudah memasuki penghujung masa kerja.
Selain itu, anggota komisi III periode sekarang sudah pernah melakukan fit and proper test kepada capim KPK jilid IV atau yang kini tengah menjabat. Maka, dalam satu periode, anggota komisi III melakukan dua kali uji kepatutan dan kelayakan bagi capim KPK.
Anggota komisi III dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani mengatakan salah satu indikator dan pembahasan di dalam fit and proper test adalah revisi UU nomor 30 tahun 2002. Bahkan, ia tak membantah bisa jadi topik itu akan mendominasi sepanjang fit and proper test.
"Ya, tidak tertutup kemungkinan (akan ikut ditanyakan), bahkan itu bisa jadi termasuk pertanyaan yang akan cukup banyak mendominasi," kata Arsul di DPR pada Selasa (10/9).
Lalu, apa saja yang akan jadi indikator bagi anggota komisi III DPR memilih capim KPK?
Baca Juga: 10 Capim KPK Wajib Tandatangani Surat Kontrak Politik, Ini Alasannya
1. Arsul membantah pendapat capim soal revisi UU KPK akan jadi pertimbangan dalam proses seleksi
Ketika ditanya apakah sikap capim mengenai revisi UU KPK turut menjadi pertimbangan bagi anggota komisi III untuk memilih nahkoda baru komisi antirasuah itu, Arsul membantahnya. Namun, ia mewanti-wanti hanya bisa mewakili sikap dari PPP dan bukan DPR secara keseluruhan.
"Saya hanya bisa bicara atas nama PPP, tidak bisa atas nama fraksi lainnya. Gak boleh itu. Bagi PPP, saya ingin tegaskan, itu tidak akan menjadi faktor yang menentukan. Kemudian seolah-olah dibentuk opini kalau tidak setuju dengan revisi (UU KPK) maka terus PPP gak akan memilih, gak akan seperti itu," ujar Arsul kemarin di kompleks parlemen, Senayan.
Ia menggaris bawahi, pendapat mengenai revisi UU KPK hanya salah satu indikator saja. Sebab, masih ada tiga indikator lain yakni integritas, kepemimpinan dan kompetensi.
Baca Juga: Fit and Proper Test 10 Capim KPK, ICW Rekomendasikan 4 Syarat ke DPR