Rapat Transaksi Rp349 T, Mahfud Diwanti-wanti soal Ancaman Reshuffle
Jokowi paling tidak suka menteri yang berdebat di luar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, mengingatkan Ketua Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD, tidak selamanya bisa duduk menjadi menteri.
Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, idealnya kursi menteri diduduki selama lima tahun, itu pun kalau tidak terkena kocok ulang di kabinet atau reshuffle.
"Jadi Menko Polhukam juga begitu, Pak Mahfud, belum tentu lima tahun. Kalau direshuffle? Apalagi lagi ada rame-rame begini," ungkap Johan dalam rapat dengar pendapat pembahasan dugaan transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kementerian Keuangan di Komisi III DPR, Senayan, Rabu (29/3/2023) malam.
"Saya pernah (bekerja) dengan Pak Jokowi menjadi juru bicara. Pak Jokowi paling gak suka sama menteri yang berdebat di luar. Langsung di-reshuffle sama dia," sambung dia.
Namun, Johan buru-buru mengklarifikasi dan tidak berharap agar Mahfud diganti Presiden Joko "Jokowi" Widodo dari posisi menteri.
Editor’s picks
"Saya mengagumi Pak Mahfud dan berdoa agar Pak Mahfud tidak direshuffle gara-gara ini," kata pria yang pernah menjadi juru bicara Jokowi di periode pertama kepemimpinannya.
Johan juga mengingatkan rekan-rekannya di Komisi III DPR agar tidak mengancam-ancam mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu saat rapat. Imbauan yang sama juga disampaikan Johan kepada Mahfud.
Ia pun mengingatkan bahwa tidak ada satu pun pejabat publik yang tak memiliki sisi gelap. Bisa saja sisi gelap itu, kata Johan, baru diungkap ketika mereka tak lagi menjabat.
Pernyataan Johan itu untuk menanggapi pemaparan Mahfud terkait dugaan transaksi TPPU senilai Rp349 triliun. Meski sudah mendengarkan penjelasan Mahfud, namun Johan mengaku masih belum menemukan titik terang transaksi apa saja yang ada di dalam angka Rp349 triliun itu.
Johan juga mempertanyakan siapa yang berhak menentukan bahwa di dalam transaksi tersebut tidak ada perbuatan korupsi sama sekali.
Baca Juga: Wayan Sudirta Bela Mahfud MD: Saya Yakin Bapak Tak Suka Cari Panggung