Jakarta, IDN Times - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan, anggaran pertahanan Indonesia termasuk yang paling rendah dibandingkan negara lain di Asia. Padahal, perang dunia ketiga yang ditandai perang nuklir bisa meletus kapan saja.
Pria yang juga menjadi presiden terpilih itu menyebut, anggaran pertahanan Indonesia baru mencapai 0,89 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih rendah dibandingkan Filipina yang sudah menganggarkan 1,8 persen dari PDB untuk sektor pertahanan.
"Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), salah satu terendah di kawasan Asia. Tidak sampai 1 persen, hanya 0,89 persen," ujar Prabowo di ruang rapat komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (25/9/2024).
Ia mengakui untuk memiliki pertahanan yang kuat, butuh biaya besar dan mahal. Sedangkan, saat ini pemerintah masih memberikan porsi anggaran lebih besar untuk kesejahteraan rakyat.
"Para pakar sudah mengatakan bahwa dunia saat ini sudah mendekati ke situasi pecahnya perang dunia ketiga. Bila itu terjadi, maka yang terjadi adalah perang nuklir, tetapi alhamdulilah tradisi Indonesia adalah negara non-blok yang tak mengikuti blok manapun," katanya.
Meski RI diyakini tidak akan terlibat aktif dalam perang dunia III tetapi Indonesia tetap bakal merasakan dampaknya.
1. Prabowo singgung Singapura negara kecil tapi punya anggaran pertahanan 3 persen
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika hadir di rapat kerja terakhir bersama Komisi I DPR pada Rabu, 25 September 2024. (Dokumentasi Kemhan) Di sisi lain, Prabowo menyinggung negara tetangga lainnya, Singapura yang memiliki luas wilayah setara Kota Bogor, namun negara itu memiliki anggaran pertahanan 3 persen dari PDB-nya.
"Jumlah penduduk Singapura hanya 5 juta, mereka bersedia mengeluarkan anggaran pertahanan 3 persen dari GDP mereka. Pulau yang demikian kecil menilai kemerdekaan mereka begitu penting. Ini saya kira akan menjadi PR bersama ke depan," kata Prabowo.
Ia meyakini anggota komisi I DPR periode 2024-2029 bakal meneruskan kinerja yang telah dirintis oleh legislator periode 2019-2024.
Baca Juga: Prabowo Raker Terakhir dengan Komisi I DPR, Dihadiri 40 Legislator
2. Prabowo bisa pahami kesejahteraan rakyat masih jadi prioritas saat ini
Presiden terpilih Prabowo Subianto ketika bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr di Istana Malacanang. (Dokumentasi media Kemhan) Prabowo pun menyadari bahwa seluruh elemen di Tanah Air menyadari pertahanan yang kuat penting untuk dimiliki oleh Indonesia.
"Kalau kita ingin terus berdaulat dan merdeka, kita harus punya pertahanan yang kuat," katanya.
Namun, ia memahami saat ini Indonesia belum bisa mengalokasikan anggaran lebih besar lantaran masih banyak rakyat yang miskin.
"Kami mengerti dan sadar bahwa prioritas pertama adalah kesejahteraan. Justru rakyat kita yang paling lemah dan miskin, ini yang harus kita bantu secepat mungkin. Tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar. Tidak boleh ada anak dan pemuda Indonesia yang hidup dalam kesulitan," tutur dia.
Oleh sebab itu, konsep pertahanan yang diterapkan adalah pertahanan rakyat semesta. Untuk mengakali keterbatasan anggaran itu, Prabowo meneken kerja sama pertahanan dengan lima negara yaitu India, Prancis, Uni Emirat Arab (UEA), Brasil, dan Kerajaan Kamboja.
3. Prabowo sampaikan salam perpisahan dengan komisi I DPR
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ketika hadir di rapat kerja terakhir bersama Komisi I DPR pada Rabu, 25 September 2024. (Dokumentasi Kemhan) Dalam forum itu, Prabowo sekaligus mengucapkan salam perpisahan kepada semua anggota komisi I DPR. Ia juga meminta maaf bila ada kekeliruan selama lima tahun bersama komisi I DPR.
"Atas nama seluruh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kami mohon diri. Selamat penghargaan atas pengabdian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian," ujar Prabowo.
"Saya juga mohon maaf apabila dalam pekerjaan saya selama lima tahun sebagai menteri pertahanan ada sesuatu yang mengecewakan saudara-saudara sekalian, tapi saya ingin saudara-saudara yakin bahwa niat saya semata-mata untuk menjaga kepentingan dan kedaulatan bangsa Indonesia," imbuhnya.
Sementara, rapat kerja yang dihadiri oleh Prabowo adalah raker terakhir. Ia bakal dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober mendatang.
Baca Juga: Puan soal PDIP Gabung Kabinet Prabowo: Tak Ada yang Tidak Mungkin
