Politikus Demokrat Minta Jokowi Tegas Tolak Perpanjangan Masa Jabatan
Jokowi tak bisa sebut masalah amandemen UUD 1945 urusan MPR
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Demokrat Benny K. Harman menilai, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak pernah tegas menolak menjabat sebagai RI 1 lagi setelah tahun 2024. Selama ini, Jokowi dinilai berlindung di balik kalimat mematuhi apa yang tertulis di dalam konstitusi UUD 1945. Padahal, ujar Benny, wacana liar perpanjangan masa jabatan presiden sampai 2027 harus segera diakhiri.
"Sikap Presiden harus jelas. (Presiden Jokowi) tidak bisa mengatakan itu urusan MPR. Ia tidak bisa mengatakan soal amandemen itu adalah urusan MPR dan presiden tidak boleh melakukan intervensi," ujar Benny ketika berbicara di diskusi virtual dengan tajuk 'Presiden Tiga Periode Antara Manfaat dan Mudarat' pada Senin (13/9/2021).
Ia menambahkan, bila Jokowi bolak-balik menyampaikan hal tersebut maka tidak akan dipercayai oleh rakyat. "Rakyat ingin mendengar dari Presiden bahwa kalau pun nanti ada amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Beliau hingga 2027, maka Beliau harus dengan tegas menolaknya," kata pria yang juga anggota Komisi III DPR tersebut.
"Begitu juga, bila nanti ada amandemen UUD 1945 yang berisi menambah periode jabatan, maka Bapak Presiden harus dengan tegas menolak dan tidak mau maju lagi," lanjutnya.
Menurut Benny, bila Jokowi langsung menyatakan kedua hal tadi, maka wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penambahan periode kepemimpinan presiden akan selesai dengan sendirinya. Spekulasi bahwa rezim yang berkuasa saat ini sedang menumpuk kuasa dan harta melalui konstitusi otomatis juga terhenti.
Lalu, apa respons Istana soal anggapan yang menyebut Jokowi tidak tegas terkait wacana jabatan presiden diperpanjang tiga periode?
Baca Juga: Istana Klaim Jokowi Ogah Tambah Masa Jabatan dan Pimpin RI 3 Periode
1. Jokowi bakal setia terhadap konstitusi UUD 1945 dan agenda reformasi 1998
Sementara, dalam rekaman pernyataan video, Juru Bicara Istana Fadjroel Rachman mengatakan, Jokowi sudah tidak lagi berminat jadi presiden. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu disebut bakal setia terhadap isi konstitusi UUD 1945 dan amanah reformasi 1998.
"Ini adalah sikap politik Presiden Joko Widodo untuk menolak wacana (jadi presiden) tiga periode maupun memperpanjang masa jabatan presiden," ungkap Fadjroel pada 11 September 2021 lalu.
Bantahan itu kembali disampaikan pihak Istana usai Partai Amanat Nasional (PAN) memutuskan bergabung ke koalisi pemerintah. Publik memandang dengan bergabungnya PAN akan memudahkan agenda politik apa pun, termasuk menambah masa jabatan presiden dari 2024 hingga 2027.
"Presiden Joko Widodo memahami bahwa amandemen UUD 1945 adalah domain dari Majelis Permusyarawatan Rakyat (MPR)," kata pria yang dipilih Jokowi menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan tersebut.
Dalam sudut pandang pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komaruddin, publik harus mencermati kalimat kunci mematuhi isi konstitusi. Sebab, di sanalah titik ambigu sikap Jokowi.
"Kalau konstitusinya diubah dan berisi masa jabatan presiden bisa ditambah, gimana? Apa presiden bakal ikut juga?" tanya Ujang ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Senin (13/9/2021).
Selain, itu celah yang diduga akan dimainkan agar Jokowi tetap jadi presiden yakni memperpanjang masa jabatan dari 2024 hingga 2027. "Kan dari kubu pemerintah ingin memperpanjang, karena saat ini belum bisa bekerja maksimal disebabkan karena pandemik," tutur dia lagi.
Editor’s picks
Baca Juga: Koalisi Pendukung Pemerintah Makin Gemuk, Amandemen UUD Kian Mudah