TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Politik Sayang Anak Bakal Buat Jokowi Sulit Netral di Pemilu 2024

Politik meja makan Jokowi dianggap gimik

Tiga bakal capres di pemilu 2024 ketika diajak makan siang oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Senin, 30 Oktober 2023. (www.instagram.com/@aniesbaswedan)

Jakarta, IDN Times - Direktur Eksekutif Voxpol Centre Pangi Syarwi Chaniago mengajak publik tidak terbuai dalam politik meja makan yang dilakukan Presiden Joko "Jokowi" Widodo di Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2023). Jokowi mengajak tiga bakal calon presiden (capres) di Pemilu 2024 makan siang di Istana Merdeka.

Jokowi sempat disorot publik setelah Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka maju sebagai calon wakil presiden mendampingi, Prabowo Subianto. Gibran dipilih Prabowo setelah MK memutus uji materi tentang batas usia capres dan cawapres. MK memutus seseorang berusia di bawah 40 tahun yang sedang dan pernah menjabat sebagai kepala daerah bisa maju sebagai capres dan cawapres.

Menurut Pangi, publik tidak akan percaya bahwa Jokowi bakal bersikap netral di Pilpres 2024.

"Apakah dengan habis makan ini semuanya selesai? Itu baru etape kedua. Akan ada etape-etape selanjutnya. Ini cara Jokowi untuk menenangkan emosi publik karena dia saat ini sedang dalam keadaan terdesak. Jadi, ini gimik  Jokowi aja," ujar Pangi ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Senin (30/10/2023) malam. 

Ia menilai pernyataan Jokowi yang berjanji bakal netral sulit ditepati. Apalagi mengingat Gibran ikut berlaga di Pemilu 2024. 

"Kan yang bisa dipegang dari seorang politisi atau negarawan itu kan omongannya. Kalau misalnya omongannya tidak sesuai dengan tingkah lakunya, maka kan kita tidak bisa pegang," tutur dia lagi. 

Ia juga mengingatkan Gibran pun tidak bisa dipegang perkataannya. Sudah beberapa kali, Gibran menyiratkan seolah tidak tertarik untuk maju jadi bakal cawapres. Pada kenyatannya, ia tetap maju mendampingi Prabowo Subianto.

"Ketika Gibran ditanyakan apakah maju sebagai bakal cawapres, malah disuruh tanya ke partai. Kemudian, ketika sudah resmi menjadi bakal cawapres, Gibran meminta agar menanyakan ke rakyat. Sebab, rakyat yang katanya bakal memilih," katanya. 

Baca Juga: Surya Paloh: Jokowi Ajak Makan 3 Bacapres, Awal Bagus Redakan Sinisme

Baca Juga: Surya Paloh: Jokowi Ajak Makan 3 Bacapres, Awal Bagus Redakan Sinisme

1. Meski Jokowi janji bakal netral belum tentu omongan ditepati

Bakal capres Anies Baswedan duduk di seberang Presiden Joko "Jokowi" Widodo saat makan siang pada 30 Oktober 2023. (Dokumentasi Biro Pers Istana)

Pangi menilai strategi Jokowi menggunakan politik meja makan adalah cara untuk meraih simpati publik. Pangi menyebut, eks Wali Kota Solo itu akan melihat respons publik setelah mengundang tiga bakal capres itu makan siang bersama.

"Jadi, dianggap oleh Pak Jokowi, agar gelombang (kebencian) bisa jadi teduh dengan menggunakan politik meja makan. Nanti, dia akan tunggu respons publik. Oh, kita tetap hormat ke Pak Jokowi karena responsnya netral, Pak Jokowi berada di tengah. Kembali ditunggu untuk dipuji-puji lagi," kata Pangi. 

Ia menggarisbawahi Jokowi bakal sulit bersikap netral karena putra sulungnya menjadi bakal cawapres Prabowo.

"Ketika bicara sayang anak-sayang anak, akan susah berbicara mengenai netralitas. Sejak awal (putusan) Mahkamah Konstitusi kan sudah cacat. Ketika prosesnya saja sudah bermasalah, itu susah menyatakan ke depan bahwa pemilu tidak akan ada kecurangan dan datar," tutur dia. 

Baca Juga: Djarot Pastikan PDIP Tak Jadi Oposisi Sampai Presiden Jokowi Pensiun

2. Potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Jokowi di Pemilu 2024 sangat besar

Presiden Jokowi dan Ibu Negara, Iriana Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke pondok pesantren Al-Ittifaq, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/3/2023) (dok. Sekretatiat Presiden)

Sementara, menurut pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Ikrar Nusa Bhakti, risiko penyalahgunaan yang dilakukan Jokowi tetap besar di Pemilu 2024. Meskipun, Jokowi sudah menyampaikan kepada publik bakal mendukung ketiga pasangan capres dan cawapres. Pernyataan itu, kata Ikrar, tidak lebih sebagai sikap bahwa Jokowi seorang negarawan. 

"Sebagai seorang presiden, Pak Jokowi memang harus mengatakan demikian. Begitu juga Pak Prabowo yang mengatakan tidak akan menggunakan fasilitas negara. Tetapi, yang dipermasalahkan orang bukan penggunaan fasilitas negara, melainkan aparatur negara, baik itu sipil, personel TNI, personel Polri, intelijen hingga badan siber," ujar Ikrar kepada media pada Minggu (29/10/2023). 

Sebab, biar bagaimanapun Jokowi adalah ayah Gibran.

"Jadi, it's almost impossible bahwa dia bisa 100 persen bersikap netral (di pemilu)," tutur dia. 

Oleh karena itu, Ikrar tidak henti-hentinya berbicara ke sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kapolri, KSAD, Panglima TNI, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara, Kepala BIN, hingga Menteri Dalam Negeri, agar netral. 

"Saya mengimbau agar mereka tidak mengerahkan aparaturnya untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Saya juga menyampaikan kepada masyarakat agar aware dan sadar. Kalau perlu, kita hidupkan lagi gerakan siskamling seperti dalam pemilu 1999 lalu," ujarnya lagi. 

Gerakan itu dilakukan untuk mencegah gangguan jelang pemilu. Ikrar menambahkan, siskamling bisa diadakan satu minggu sebelum pemungutan suara dan satu pekan paska diadakan pemilu. 

Baca Juga: Tiga Capres Temui Jokowi di Istana, Posisi Duduk Anies Jadi Sorotan

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya