Terima Suap dari Ajudan Idrus Marham, Jadi Alasan KPK Pecat Pegawainya

2. Pimpinan KPK tengah mempertimbangkan untuk melaporkan pengawal tahanan itu ke polisi

Di gedung KPK tadi, Syarif turut menyebut adanya kemungkinan untuk melaporkan pengawal tahanan berinisial "M" itu ke kepolisian. Namun, hal tersebut masih dirundingkan dengan pimpinan KPK lainnya. 

"Kami sedang lihat dan mendiskusikan dengan pimpinan yang lain apakah hukuman dengan pemecatan saja belum cukup. Apalagi yang diterima itu jumlahnya Rp300 ribu gitu lho," kata dia.

Pasca diungkapnya peristiwa pelanggaran kode etik, lima pimpinan KPK kemudian memberikan instruksi terhadap para pejabat yang memiliki tanggung jawab terhadap tahanan untuk memperbaiki standar prosedurnya.

"Sebenarnya (permasalahannya) cuma kekurangan (orang) juga. Di dalam SOP nya itu kan harus 2 orang (pengawal) per tahanan, supaya ada check and balances," tutur Syarif.

Ia pun enggan untuk menegur pejabat di Direktorat Pengawas Internal, lantaran justru proses investigasi terkait peristiwa pengawal tahanan Idrus bermula dari mereka.

"Justru tidak akan ada pemecatan apabila pengawas internal tidak melakukan investigasi," katanya.  

3. Gaji pengawal tahanan per bulan diperkirakan mencapai Rp5 juta

Publik pun bertanya-tanya mengapa pengawal tahanan KPK justru masih bersedia menerima uang semacam itu. Apakah karena gaji sebagai pegawai tidak tetap di KPK per bulannya masih kurang? 

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif membantah hal itu. Ia mengatakan standar gaji pegawai tidak tetap di KPK berkisar sekitar Rp5 juta. 

Ia pun membantah apabila pegawai KPK tidak tahu mengenai kode etik, tugas dan fungsinya selama bertugas di lembaga antirasuah. Sehingga, tidak ada alasan bagi pengawal tahanan tersebut untuk tetap menerima uang tersebut.