Panglima Yudo Bingung Draf Revisi UU TNI Belum Final tapi Sudah Viral
Yudo sebut pasal yang tak relevan bakal direvisi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, merasa heran draf revisi Undang-Undang TNI yang baru pembahasan tahap awal sudah bocor ke ruang publik. Menurutnya, dokumen awal tersebut seharusnya tidak beredar ke publik.
"Ini (draf revisi) baru tahap awal, awal sekali, yang sebenarnya belum boleh beredar. Tapi, gak tahu, kok bisa beredar?" ungkap Yudo kepada awak media di Jakarta, Selasa (16/5/2023).
Kendati, Yudo tetap menganggap kritik dan masukan terhadap wacana revisi UU TNI sebagai tanda TNI masih dicintai masyarakat. "Terima kasih tanggapan dari masyarakat semuanya. Itu berarti menunjukkan masyarakat masih sayang ke TNI," tutur dia.
Salah satu yang mendapat sorotan tajam dari wacana revisi itu yakni usulan agar prajurit aktif dapat lebih banyak menduduki jabatan di kementerian atau lembaga. Hal itu diatur dalam Pasal 47 ayat (2) UU TNI yang berbunyi "Prajurit aktif TNI bisa menduduki jabatan di 10 kementerian dan lembaga."
Dalam dokumen presentasi yang kini tersebar itu, terdapat tambahan delapan kementerian atau lembaga yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) itu pun tak mempermasalahkan kritikan publik terkait rencana revisi UU TNI tersebut.
"Jadi itu tadi, saya (ucapkan) terima kasih. Walaupun itu belum ada apa-apanya, baru muncullah istilahnya, sudah ditanggapi. Tapi tanggapannya sangat positif bagi saya, ya terima kasih tentunya,” kata Yudo.
Apakah kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil dan publik menghentikan rencana TNI untuk melakukan revisi UU TNI?
Baca Juga: Menhan Prabowo Tegaskan UU TNI Belum Perlu Direvisi
1. Aturan yang dianggap sudah tak lagi relevan tetap akan direvisi Panglima TNI
Yudo tak menampik pihaknya akan tetap melakukan revisi sejumlah pasal dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 (UU TNI). Aturan-aturan yang dinilai Mabes TNI tak lagi relevan akan direvisi.
"Ya tentunya hal-hal yang mungkin sudah tidak relevan lagi ke depan, dengan perkembangan situasi yang ada ini, ya kami revisi. Yang masih relevan ya tetap akan kami lanjutkan," tutur Panglima TNI.
Namun, Yudo belum menyebutkan aturan-aturan mana yang perlu direvisi atau yang tidak perlu diperbaiki.
Baca Juga: Kapuspen: Pembahasan Revisi UU TNI Belum Disetujui Panglima