Panglima TNI Bantah Revisi UU TNI untuk Hidupkan Dwifungsi di Era Orba

1. Kemhan pastikan penempatan personel TNI di instansi sipil dilakukan dengan aturan ketat

Sementara, Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI Muhammad Herindra pernah menyampaikan pesan serupa. Ia mengakui di dalam revisi UU TNI membolehkan adanya penempatan personel TNI di instansi sipil. Tetapi, hal tersebut tetap dalam pengawasan ketat dan harus sesuai aturan. Sehingga, ia memastikan tidak akan ada lagi dwifungsi ABRI. 

"Sekarang kan sudah diatur dengan regulasi yang ketat ya. Jadi, gak semena-mena lah. Semua juga ada aturannya, regulasi," ujar Herindra di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis kemarin. 

Ia menambahkan, penempatan personel TNI di instansi sipil harus datang dari instansi yang bersangkutan. "Jadi, tidak bisa ujug-ujug. Pengiriman itu pasti atas permintaan dari K/L tersebut. Sehingga, saya pikir kalau ada kekhawatiran seperti itu, terlalu berlebihan lah ya," katanya lagi. 

Baca Juga: Panglima TNI: Pengiriman Pasukan ke Gaza Tunggu Perjanjian Damai

2. Draf UU TNI yang direvisi berpeluang buka lebih lebar personel TNI untuk kerja di instansi sipil

Personel TNI aktif bisa duduk di jabatan sipil diatur di dalam draf itu tertuang di Pasal 47 ayat (2). Di sana tertulis 'prajurit TNI aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara, sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, dewan pertahanan nasional, search and rescue (SAR) nasional, narkotika nasional, dan Mahkamah Agung (MA). 

"Serta kementerian lain dan lembaga lain yang membutuhkan tenaga dan keahlian prajurit aktif sesuai dengan kebijakan presiden," demikian isi lengkap Pasal 47 ayat 2. 

Sementara, di ayat (3) tertulis prajurit TNI aktif baru bisa menduduki posisi di instansi bila ada permintaan dari pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Ketentuan mengenai prajurit TNI aktif di organisasi kementerian dan lembaga pemerintah nonkementarian, akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP).