TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Panglima TNI Bahas Pengamanan Pemilu 2024 dengan Komisi I DPR

Ketika masuk, Agus menerima ucapan selamat dari komisi I

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto. (Dokumentasi TNI AD)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto, melakukan rapat bersama Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, dan Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

Dalam rapat, kata Agus, selain membahas mengenai keterlibatan TNI AD dalam pengamanan Pemilu 2024, juga akan mendiskusikan daerah rawan saat pesta demokrasi itu digelar. Ia menyebut rencana kontigensi juga dibahas dalam rapat ini.

"Yang jelas hari ini, kami akan membahas keterlibatan TNI AD saat nanti pemilu digelar," ujar Agus di Kompleks Parlemen. 

Agus mengaku sudah memetakan jenis-jenis kerawanan apa saja yang berpotensi muncul saat Pemilu 2024. Dia yakin masing-masing Komando Daerah Militer (Kodam) sudah menyiapkan rencana kontijensi.

"Sehingga bisa klasifikasikan mana daerah yang rawan dan mana yang aman," kata dia. 

Baca Juga: Libatkan 434 Ribu Personel, Begini Sistem Pengamanan Pemilu 2024

Baca Juga: Bawaslu Petakan Daerah Paling Rawan Politisasi SARA, Jakarta Tertinggi

1. KSAD janjikan TNI AD bersikap netral selama Pemilu 2024

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto usai dilantik pada Rabu (25/10/2023). (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Terkait netralitas, kata Agus, TNI Angkatan Darat (AD) sudah memiliki koridor aturan tertentu yang mengacu pada Pasal 39 UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan tersebut berisi larangan bagi prajurit TNI aktif menjadi anggota partai politik dan terlibat kegiatan politik praktis. 

"Selain itu, juga ada di UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu UU Pemilu bila kami ingin terlibat dalam kegiatan politik praktis, maka kami harus pensiun dulu," tutur dia. 

Bahkan, menurut Agus, akan ada sanksi bila prajurit TNI aktif terlibat politik praktis pada Pemilu 2024. "Jadi, TNI tidak aktif. Kalau TNI aktif dan terlibat politik praktis itu sanksinya ada dua. Sanksi tindakan disiplin dari komandannya dan sanksi pidana," katanya. 

Sehingga, Agus mengaku, tidak terlalu rumit dalam menjaga netralitas saat Pemilu 2023, lantaran sudah ada koridor aturannya. Lewat pernyataan itu, Agus sekaligus menepis spekulasi yang menyebut TNI AD sulit bersikap netral selama Pemilu 2024. 

2. Panglima TNI kerahkan 446 ribu prajurit untuk kawal Pemilu 2024

Panglima TNI Laksama Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Dok.IDN Times/Istimewa)

Sementara, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan dalam Pemilu 2024, pihaknya bakal menyiapkan 446 ribu personel untku mengawal pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Mereka terdiri dari tiga matra TNI. 

"TNI akan mengerahkan personel prajurit TNI sejumlah 446.516 personel. Dari TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, di mana total seluruh personel tersebut akan dibagi di seluruh tahapan pemilu yang sudah disusun dan direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ujar Yudo di Kompleks Parlemen Senayan. 

TNI, kata Yudo, akan mendukung pengamanan bila dibutuhkan bantuan personel dari Polri. Sehingga, kata dia, pengerahan prajurit didasarkan pada permintaan. 

"Dengan titik berat mengamankan tahapan penyelenggaraan dengan mengerahkan kekuatan atas permintaan. Ini saya tegaskan lagi, mengerahkan kekuatan atas permintaan," kata dia. 

Baca Juga: Agus Subiyanto Resmi Jadi KSAD, Panglima Minta TNI Netral Saat Pemilu

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya