Menkumham Berganti, Proses Pemulihan Korban HAM Berat Masih Jalan

1. Keluarga korban pelanggaran HAM berat minta dibangun memorabilia

Lebih lanjut, kata Dhahana, dalam diskusi antara Ditjen HAM bersama Pemprov Sulteng, juga muncul usulan agar dilakukan pembangunan memorabilia sebagai bentuk pembelajaran bagi generasi mendatang. Meski begitu, kata Dhahana, usulan tersebut masih dibutuhkan kajian lebih lanjut. 

Dhahana juga mengusulkan agar ada pemberian anggaran lebih baik terutama untuk mengentaskan kemiskinan. "Sasaran utamanya adalah para korban dan keluarga korban peristiwa 1965/1966," tutur dia. 

Baca Juga: Pemerintah Janji Laksanakan Rekomendasi Tim PPHAM 

2. Komnas HAM minta Kemenko Polhukam perpanjang masa tugas tim PPHAM

Sementara, implementasi pemulihan bagi korban pelanggaran HAM berat, dikhawatirkan tak lagi berlanjut. Hal itu, lantaran masa kerja Tim Pemantau Pelaksana Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM (PPHAM) berat masa lalu belum diperpanjang. Masa kerja tim tersebut berakhir pada Desember 2023 lalu. 

Dalam catatan Komnas HAM, sebagian besar korban belum mendapatkan hak-hak atas pemulihan. Bahkan, Komnas HAM menyebut ada pula korban yang belum teridentifikasi sebagai korban pelanggaran HAM berat. 

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah, pada Mei 2024 sudah menemui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto. Salah satu yang dibicarakan yaitu rekomendasi agar tim PPHAM diperpanjang masa kerjanya. 

"Karena berdasarkan Perppres, keluarga korban dan anggota keluarganya sudah memiliki harapan agar negara ini hadir untuk memberikan pemulihan. Terutama hak ekonomi dan sosial para korban. Proses yang pendek kemarin belum menjangkau semua korban," ujar Anis kepada IDN Times melalui pesan suara pada Juni 2024 lalu. 

"Sehingga, kami rekomendasikan (tim PPHAM) dilanjutkan untuk memberikan pemulihan hak-hak bagi korban pelanggaran HAM berat," sambungnya.