Menko Hadi Wanti-Wanti ASN dan TNI-Polri Bersikap Netral di Pilkada
Hadi minta TNI-Polri bekerja sesuai tupoksi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mewanti-wanti seluruh aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri agar bersikap netral dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 yang akan digelar November mendatang.
Hadi mengatakan dengan bersikap netral, diharapkan tidak terjadi permasalahan dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga legitimasi hasil Pilkada bisa tetap dipercaya masyarakat.
"Saya kembali ingatkan kepada seluruh ASN, TNI, dan Polri dalam menjalankan tupoksinya (tugas, pokok, dan fungsi) harus bersifat netral, dan bekerja sesuai dengan koridor hukum yang berlaku," ujar Hadi seperti dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (29/5/2024).
Ia juga mengingatkan kualitas demokrasi akan terganggu bila legitimasi masyarakat menurun terhadap hasil pemilu, pemerintah, maupun penyelenggara pemilu. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024, tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota 2024, Pilkada Serentak digelar pada 27 November 2024 di 545 daerah.
"Pilkada provinsi sendiri akan dilaksanakan di 37 provinsi, termasuk Papua," tutur Hadi.
1. Pemerintah ingin tepis stigma Papua rawan lewat penyelenggaraan Pilkada 2024
Lebih lanjut, Hadi mengatakan, Pilkada 2024 di Papua akan dilaksanakan di lima provinsi yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Pegunungan Barat Daya.
Maka, menurut Hadi, dibutuhkan langkah strategis dan mensinergikan semua pihak. Mulai dari penyelenggara dan peserta pemilu, pemerintah, dan masyarakat.
"Sebagai contoh, jika terjadi gangguan keamanan di salah satu daerah maka akan timbul situasi yang tidak kondusif. Bahkan, dapat mengancam penyelenggaraan Pilkada, sehingga Pilkada tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan, Pilkada bisa tertunda," kata mantan Panglima TNI itu.
Di forum yang sama, juga hadir Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mantan Kapolri itu mengatakan tujuan dari perhelatan Pilkada adalah untuk menemukan mutiara-mutiara yang tak diperoleh saat Pilkada tak dilaksanakan secara langsung.
Oleh sebab itu, Tito berharap, stigma potensi kerawanan pemilu di Papua bisa ditepis dengan lancarnya penyelenggaraan Pilkada. "Kalau Papua aman dan damai, maka bisa menjadi cermin bahwa Indonesia damai," kata dia.
Baca Juga: NasDem Umumkan Kadernya Maju Pilkada di Papua dan Sumatera