Mahfud Percaya Kredibilitas Jimly dalam Memutuskan Etik Hakim MK

2. Pelapor berharap Ketua MK diberhentikan tidak dengan hormat karena melanggar etik

Sementara, salah satu pelapor yang juga pakar hukum tata negara (HTN), Feri Amsari mengatakan dugaan pelanggaran etik sudah terlihat sangat jelas dilakukan oleh Ketua MK, Anwar Usman. Sebab, Anwar merupakan paman dari Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. 

Anwar justru ikut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) yang berdampak putusan nomor 090 dikabulkan sebagian. "Wong, itu pamannya (yang memutus), yang menikmati manfaat dari keputusan itu, satu-satunya keponakannya yang bernama Gibran. Tidak ada orang lain. Nuansa konflik kepentingan dalam keputusan tersebut sangat terasa," kata Feri pada Senin malam di Jakarta. 

Oleh sebab itu, ia dan sejumlah pengajar hukum tata negara yang tergabung di dalam CALS (Constitutional and Administrative Law Society) melaporkan hakim konstitusi kepada MKMK. Mereka pun menilai pemicu utamanya yang memberikan dampak buruk terhadap MK adalah Anwar Usman. 

"Itu sebabnya kami berharap dia dikenai sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," katanya. 

Meski begitu, ia menyadari meski Anwar bisa saja dipecat dalam putusan dugaan pelanggaran etik yang dibacakan Selasa sore, tidak serta merta bisa menganulir putusan yang menyebabkan Gibran bisa jadi bakal cawapres. Ia menggaris bawahi untuk menegakan konstitusi tidak bisa sesuka hati. 

"Harapan kami keputusan MKMK yang kemudian membongkar pelanggaran etik itu, dijadikan alasan berbeda dengan mengajukan permohonan obyek yang sama yaitu pasal 169 huruf q UU Pemilu. Hal tersebut sudah biasa terjadi di MK, karena sudah terjadi berkali-kali misalnya dalam revisi UU KPK hingga UU Pilkada," tutur dia lagi.