Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD menilai untuk memberantas judi online di Tanah Air sangat mudah. Sebab, modusnya telah diketahui oleh aparat kepolisian dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
"Polanya kan sudah jelas, pakai rekening-rekening tertentu dengan nomor ponsel tertentu. Nomor ponsel itu dibeli oleh sindikat atau bandar judi online. Kan langkahnya bisa dimulai dari situ. Diblokir saja rekening-rekening itu," ujar Mahfud yang dikutip dari akun YouTube Mahfud MD pada Rabu (31/7/2024).
Aparat kepolisian, kata Mahfud, bisa menggandeng Bank Indonesia dan PPATK untuk memblokir rekening-rekening tersebut. Mahfud pun menduga langkah itu belum sepenuhnya diterapkan. Tetapi, ia tidak ingin menuduh penyebabnya tunggal.
"Bisa saja karena ada keterlibatan aparat yang memang melindungi dan menikmati (bisnis) itu. Yang kedua, bisa saja ada masalah hukum, Undang-Undang Perbankan. Kita gak bisa sembarangan menyita. Bila itu terjadi maka kepercayaan masyarakat bisa runtuh," katanya.
Ia menambahkan bila memang ada kesungguhan maka otoritas berwenang bisa lebih mudah menangkap bandar terlebih dahulu ketimbang memberikan perhatian kepada pemain judi online.
1. Mahfud benarkan ada rapat terbatas yang bahas soal dalang TPPO dan judi online
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ketika memberikan ceramah di Masjid Istiqlal dalam rangka acara Tahun Baru Islam Muharram. (Dokumentasi tim media Mahfud) Lebih lanjut, di forum itu, Mahfud turut membenarkan pernyataan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani soal sejumlah identitas yang diungkap di rapat terbatas bersama Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Tetapi, rapat tersebut khusus membahas mengenai sindikat dan bandar dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dalam ingatannya, ratas tersebut tidak digelar Agustus 2023 seperti yang disampaikan oleh Benny. Melainkan pada April atau Mei 2023.
"Rapat mengenai hal itu dilakukan berkali-kali. Tapi, rapat itu tidak dilakukan Agustus, jauh sebelum itu. Agustus 2023 keluarnya Perpres baru," kata pria yang juga merupakan Guru Besar Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII).
Mahfud mengaku ketika masih menjabat sebagai Menko Polhukam diberi lima nama oleh Benny yang menjadi bandar TPPO. Lima nama tersebut disampaikan di rapat terbatas.
"Di dalam rapat itu ada saya, Pak Muhadjir (Menko PMK), Panglima TNI, Menaker, dan yang menyangkut urusan pengeluaran paspor," ujarnya.
"Tetapi, lima nama yang diberikan kepada saya di luar dari inisial T," imbuhnya.
Baca Juga: BP2MI: Inisial T Harus Dijadikan Pintu Masuk Bongkar Judi Online
2. Mahfud tidak ingat siapa pengendali bisnis judi online berinisial T
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Infografis Mahfud MD (IDN Times/Aditya Pratama) Ketika ditanya identitas inisial T, Mahfud mengaku tidak ingat. Hal itu lantaran ada sejumlah nama yang disampaikan oleh Benny di rapat terbatas tersebut.
Mahfud mengatakan usai rapat terbatas, Benny meminta waktu untuk melaporkan secara khusus kepada Jokowi. Mantan Ketua MK itu tidak mengingat siapa sosok inisial T yang dimaksud oleh Benny. Sebab, sosok tersebut sudah dilaporkan secara langsung kepada Jokowi.
Di sisi lain, Mahfud mengakui bahwa bisnis judi online erat kaitannya dengan TPPO. Bedanya, para korban sebagian besar datang dari kalangan perekonomian menengah dan memiliki pendidikan tinggi.
"Kan mereka anak yang pinter-pinter dan mampu mengoperasikan komputer. Tapi, tahu-tahu terkurung di Myanmar atau Kamboja. Kita pun tahunya ada warga kita terkurung di sini karena ada kerusuhan," ujar Mahfud.
Di sana, mereka dipekerjakan menjadi operator judi. Mahfud pun dapat memahami tingginya jumlah korban TPPO lantaran mereka membutuhkan pekerjaan.
Baca Juga: 5 Fakta Pemeriksaan Benny Rhamdani yang Ternyata Belum Singgung T
