Mahfud Bongkar Klausul RUU DKJ: Cagub Tak Dipilih lewat Pilkada
Dua nama diserahkan ke DPR lalu dilimpahkan ke presiden
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD meminta masyarakat untuk mengawal pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta. Kemunculan RUU DKJ tidak bisa dihindarkan karena konsekuensi dari adanya UU Ibu Kota Nusantara (IKN).
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu menyebut pemimpin DKJ tak akan dipilih lewat proses pilkada. Tetapi, turut melibatkan DPR dan presiden.
"Gubernur DKJ semula akan dipilih langsung oleh presiden. Karena ini daerah khusus. Masyarakat tidak setuju. Lalu, sekarang kesepakatan sementara nanti Gubernur DKJ, akan dipilih dua nama oleh DPR lalu diserahkan kepada presiden. Presiden lalu menentukan satu nama," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat pada Jumat (1/3/2024).
Bila praktik pemilihan cagub DKJ tersebut dibiarkan maka rawan praktik kronisme. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pun mengajak masyarakat untuk menolak rencana baru elit parpol tersebut.
"Ini akal-akalan baru untuk ikut cawe-cawe dan tidak jujur di dalam pemilihan gubernur. Oleh sebab itu masyarakat harus terus mengawal (RUU DKJ)," kata dia.
Mahfud juga berharap kepada parpol besar di Tanah Air agar menolak cagub DKJ yang ditunjuk langsung. Cagub DKJ harus dipilih langsung oleh masyarakat lewat mekanisme pilkada.
"Ini semua harus dikawal untuk demokrasi dan keadilan," tutur dia lagi.
1. Di dalam RUU DKJ tertulis cagub tak dipilih lewat pilkada
Salah satu poin penting di dalam RUU DKJ yaitu masyarakat kemungkinan tak memilih gubernur dan wakil gubernurnya lewat mekanisme pilkada. RUU DKJ mengatur penunjukan kepala daerah Jakarta oleh presiden.
"Gubernur dan Wakil Gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat DPRD," demikian dikutip dari pasal 10 ayat (2) RUU DKJ.
Gubernur Jakarta bakal menjabat selama lima tahun. Mereka dapat menjabat lagi selama lima tahun berikutnya bila dipilih oleh presiden.
Namun, Jokowi menolak aturan yang diusulkan DPR itu. Dia ingin gubernur Jakarta tetap dipilih oleh warga.
"Kalau saya, kalau tanya saya, ya gubernur dipilih langsung," ucap Jokowi di Stasiun Pompa Ancol Sentiong, Jakarta, pada penghujung 2023 lalu.
Kini sejumlah nama elit parpol dan pejabat publik pun sudah mulai muncul untuk diusulkan memimpin DKJ. Mulai dari Ahmad Sahroni, Ahmed Zaki Iskandar, Anies Baswedan hingga Heru Budi Hartono.
Editor’s picks
Baca Juga: Mahfud Yakin Hak Angket Terus Jalan, Dibahas usai Reses DPR