Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Memasuki hari keenam, petisi yang mendesak agar Budi Arie Setiadi mundur dari kursi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) semakin banyak ditandatangani publik. Petisi yang dibuat laman change.org itu, kini sudah diteken oleh 18.558 orang. Targetnya pun diperbarui menjadi 25 ribu tanda tangan.
Ketika dimintai komentar soal hal itu, Menkominfo ogah berkomentar.
"Yuk, itu tanyakan saja ke Pak Menko Hadi," ujar Budi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2024).
Pada siang tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, menggelar rapat koordinasi dengan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menkominfo, Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian hingga pejabat di Kementerian Dalam Negeri.
Dari rapat tersebut, Hadi mengaku sudah mendapat laporan tentang hasil audit forensik. Salah satu indikasi penyebab ransomware bisa masuk ke sistem di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara 2 di Surabaya karena adanya keteledoran soal penggunaan password.
Baca Juga: Projo Sebut Desakan Menkominfo Budi Arie Mundur Politis
1. SAFEnet buat petisi karena Menkominfo gagal lindungi data publik
Penambahan jumlah yang menandatangani petisi Menkominfo agar mundur. (Tangkapan layar change.org) Sementara, organisasi SAFEnet yang membuat petisi di laman change.org sudah menggagas petisi sejak 26 Juni 2024 lalu.
Dalam isi petisi tersebut, Budi dianggap sudah gagal melindungi data pribadi masyarakat. Padahal, itu merupakan salah satu tugas utamanya sebagai Menkominfo.
Terbaru, ketika terjadi serangan siber ke PDNS, Budi Arie tidak terbuka ke publik. Padahal, ketika itu, serangan siber sudah berlangsung selama tiga hari.
"Serangan siber dan dampaknya seharusnya termasuk informasi yang terbuka sehingga publik bisa mengetahui dengan segera," demikian isi petisi tersebut.
Apalagi dampak dari serangan ke PDNS itu menyebabkan lumpuhnya layanan publik. Data warga pun malah rentan bocor ketika dipercayakan kepada pemerintah.
Dalam catatan SAFEnet, serangan ke PDNS bukan serangan siber pertama. Selama dua tahun terakhir berturut-turut telah terjadi 113 kali kebocoran data pribadi.
Sebanyak 36 kali pada 2022 lalu. Lalu, 77 kali kebocoran data pribadi di tahun 2023.
Baca Juga: PDN Kena Ransomware, Layanan KIP Kuliah Kemendikbud Ikut Terganggu
2. Analis nilai tidak ada manfaatnya mencopot Budi Arie di penghujung kepemimpinan Jokowi
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi. (IDN Times/Vadhia Lidyana) Sementara, Analis Politik dari Universitas Padjajaran, Kunto A. Wibowo, menilai tidak ada manfaatnya mencopot Budi Arie empat bulan sebelum Joko "Jokowi" Widodo lengser dari kursi presiden. Sebab, Budi Arie diproyeksi tidak akan bisa berbuat banyak dalam sisa waktu kepemimpinan Jokowi yang singkat itu.
"Jadi memang tidak strategis mencopot Budi Arie sekarang. Kedua, dugaan saya permasalahan ini bakal diwariskan ke pemerintahan yang baru. Konsekuensi dari konsep keberlanjutan juga melanjutkan masalah," ujar Kunto ketika dihubungi IDN Times.
Ia pun sempat berseloroh, kebijakan memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab pejabat publik bukan budaya di Tanah Air.
"Mundur itu kan Asian Value yang ada di Jepang aja," katanya sambil tertawa.
Di sisi lain, Kunto menyarankan agar di pemerintahan mendatang tidak lagi menempatkan orang yang tak berkompeten sebagai Menkominfo.
"Mungkin bisa untuk mengembalikan tingkat kepercayaan publik dan pasar," ujarnya.
Baca Juga: Menkominfo Didesak Mundur usai PDNS Diretas, NasDem: Terserah Presiden
