Komnas HAM Usul ke Jokowi Ada Mekanisme Pencegahan Kekerasan di Polri

2. Komnas HAM juga rekomendasikan kesiapan infrastruktur untuk pelaksanaan UU TPKS

Sementara, rekomendasi lainnya yang disampaikan Komnas HAM yakni agar Polri dapat memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya. Hal itu, kata Taufan, termasuk bila pelaku tindak kejahatan perempuan yang memiliki anak, maka penahanannya bisa ditangguhkan.

Dalam kasus Brigadir J, istri Ferdy Sambo yang sudah jadi tersangka malah belum ditahan. Penyidik di kepolisian menilai istri Sambo, Putri Candrawathi, bisa sementara waktu tak ditahan karena ia masih memiliki anak berusia 1,5 tahun.

Namun yang menjadi permasalahan, sikap tersebut dianggap diskriminatif. Sejumlah kasus yang ditangani kepolisian malah menunjukkan perempuan yang jadi tersangka tetap ditahan meski masih memiliki balita. Bahkan, tak sedikit anak mereka ikut ditahan bersama sang ibu. 

"Kamu tadi dengar gak di rekomendasi kami yang poin ke-5? Memperbaiki, membenahi infrastruktur UU TPKS. Jadi di sana juga termasuk hal itu (penangguhan penahanan bagi perempuan yang memiliki anak kecil). Kemudian, UU TPKS itu, undang-undang yang diperjuangkan sekian lama oleh tokoh-tokoh pembela hak perempuan itu, dapat diimplementasikan, termasuk sosialisasinya agar semua orang paham," ujar Taufan menjawab pertanyaan IDN Times. 

Berikut lima rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM kepada pemerintah pada hari ini:

1. Melakukan pengawasan atau audit kinerja dan kultur kerja di Polri untuk memastikan tidak terjadinya penyiksaan, kekerasan atau pelanggaran HAM lainnya;
2. Memerintahkan Kapolri untuk menyusun suatu mekanisme pencegahan dan pengawasan berkala terkait penanganan kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri;
3. Melakukan pengawasan bersama dengan Komnas HAM terhadap berbagai kasus kekerasan, penyiksaan, atau pelanggaran HAM lainnya yang dilakukan oleh anggota Polri;
4. Mempercepat proses pembentukan Direktorat Pelayanan Perempuan dan Anak di Polri;
5. Memastikan infrastruktur untuk pelaksanaan UU TPKS termasuk kesiapan kelembagaan dan ketersediaan peraturan pelaksanaannya.