Komisi III Rapat Lanjutan dengan Mahfud Bahas Rp349 T, Rabu 29 Maret
DPR bakal putuskan apakah dibentuk pansus usai rapat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, rapat lanjutan untuk membahas dugaan transaksi mencurigakan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD yang semula akan digelar Jumat (24/3/2023) ini batal.
Rapat tersebut digeser menjadi Rabu (29/3/2023) bersama Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) serta Menteri Keuangan. Ketiga pejabat itu tergabung di dalam Komite Nasional Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
"Jadi, tanggal 29 Maret, kami akan gelar rapat bersama Pak Menko dan Pak (Ketua) PPATK. Sedangkan dengan Bu Menkeu suratnya lagi diajukan. Rapat hari Jumat ini batal," ungkap Sahroni kepada IDN Times melalui pesan pendek, Jumat (24/3/2023).
"Rencananya kami akan rapat bersama tiga pihak itu pukul 15:00 WIB," kata politikus Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut.
Sementara, dalam rapat bersama Kepala PPATK Ivan Yustiavandana pada Selasa (21/3/2023) lalu, anggota Komisi III DPR menyoroti soal data yang disampaikan oleh PPATK kepada Mahfud. Sebab, berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang TPPU, PPATK hanya boleh melaporkan hal tersebut ke Presiden dan DPR.
"Yang diatur di dalam undang-undang sebenarnya ada kerahasiaan yang tidak boleh diungkap oleh publik.Tadi kan teman-teman bertanya ada gak aturan yang boleh mengungkapkan laporan (PPATK) itu. Di pasal berapa?" tutur dia.
Ia pun menjelaskan, ada sejumlah laporan PPATK yang tergolong bukan rahasia dan dapat diungkap ke publik. Namun, transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun bukan termasuk yang bisa dibagikan ke publik.
Apakah Komisi III DPR sudah memutuskan bakal membentuk pansus transaksi mencurigakan Rp349 triliun itu?
Baca Juga: Politikus Gerindra Dorong Bentuk Pansus Transaksi Mencurigakan Rp349 T
1. Pansus terkait transaksi mencurigakan bakal diputuskan setelah rapat 29 Maret 2023
Lebih lanjut, usulan agar dibentuk panitia khusus untuk menyelidiki dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun akan diputuskan usai rapat 29 Maret 2023. Usulan itu kali pertama disampaikan oleh politikus Partai Gerindra, Desmond J Mahesa.
"(Pansus) nanti diputuskan setelah tanggal 29 Maret, setelah semuanya final, maka nanti akan ada usul untuk membuat pansus agar lebih spesifik. Kami gak mau ada kegaduhan. Apa memang ada unsur udang di balik bakwan atau memang ada kaitannya kegaduhan ini untuk menonjolkan seseorang, atau bisa menjatuhkan seseorang," kata dia.
Ia menyebut, ada begitu banyak informasi di masa lalu yang hanya berujung fitnah belaka. Maka, dalam rapat dengan Komisi III DPR harus berujung kepada pembuatan keputusan.
"Penyelesaiannya nanti harus disajikan kepada publik. Jangan sampai informasi sudah tersebar tapi gak ada penyelesaiannya," ujar dia.
Baca Juga: Arsul Sani: Mahfud MD Tak Berwenang Ungkap Laporan PPATK ke Publik