Komisi I DPR Sepakat Bentuk Panja Netralitas TNI, Dipimpin Utut PDIP
Panja netralitas TNI dibentuk untuk tepis keraguan publik
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, panitia kerja (panja) netralitas TNI sudah resmi dibentuk pada 8 November 2023 lalu. Panja tersebut dibentuk untuk mengawasi kinerja TNI menjelang Pemilu 2024. Sebab, muncul keraguan TNI bakal bersikap netral lantaran sebentar lagi akan dipimpin oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto.
"Sudah dibentuk (panja netralitas) melalui rapat internal pada 8 November. Kami juga sudah menetapkan ketuanya. Yang akan memimpin adalah Pak Utut (dari Fraksi PDI Perjuangan). Beliau berkenan memimpin dan tentu dibarengi oleh seluruh pimpinan dan juga angota Komisi I DPR," ujar Meutya di Komisi I DPR, Senin (13/11/2023).
Lebih lanjut Meutya menyebut, Jenderal Agus pun sepakat dibentuknya panja pengawasan netralitas TNI. Namun, politisi perempuan dari Partai Golkar itu menggarisbawahi panja semacam ini tidak hanya berlaku bagi TNI.
"Hal semacam ini pun juga berlaku bagi semua mitra di Komisi I DPR. Tapi, karena untuk TNI banyak media yang mengangkat isu ini, jadi kami buatkan khusus," tutur dia.
Pembentukan panja netralitas TNI awalnya diusulkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto, ketika rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada 7 November 2023. Ketika itu rapat membahas mengenai pengamanan Pemilu 2024.
Baca Juga: Ini Visi-Misi Jenderal Agus bila Dilantik Jadi Panglima TNI
1. Utut Adianto sempat bertanya kepada Panglima Yudo apakah tetap patuh meski diberi perintah melawan hukum
Sebelumnya, di dalam rapat bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Utut sempat melontarkan pertanyaan menohok. Utut bertanya kepada Yudo apakah akan tetap patuh terhadap Presiden Joko "Jokowi" Widodo seandainya diberikan instruksi yang melawan hukum.
"TNI selama ini netral. Panglima TNI bosnya siapa? Presiden. Presiden sebagai panglima tertinggi bilang A. Sanggup gak bapak menolak kalau perintah itu melawan hukum? Pak KSAD sudah disurati (Presiden ke DPR) bakal jadi (Panglima TNI selanjutnya). Menurut yang saya dengar, bakal jadi panglima," kata dia.
Politisi PDI Perjuangan itu menuding bahwa Jokowi bakal bersikap tidak netral lantaran putra sulungnya ikut bertarung di Pemilu 2024. Diduga Jokowi bakal menggunakan berbagai upaya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka.
Tetapi, Yudo mengaku ragu Presiden memberikan instruksi yang melanggar aturan hukum. "Ya gak mungkin lah Pak Presiden memerintahkan melanggar hukum, kan gak mungkin," tutur dia lagi.
Justru ia mengaku heran bila ada Presiden yang memberikan perintah yang melanggar hukum.
Baca Juga: KSAD Agus Jamin Prajurit TNI Netral di Setiap Tahapan Pemilu 2024