Klaim Masih Jadi Ketum Demokrat, Moeldoko Ucapkan Duka Bagi NTT
Demokrat kubu Moeldoko siap beri bantuan ke NTT dan NTB
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ternyata belum menyerah meski kepengurusannya tak diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ia mengaku masih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan mengucapkan duka bagi warga di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang dilanda banjir bandang serta longsor.
Melalui Juru Bicara PD kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, mantan Panglima TNI itu terlihat menyebarkan pesan melalui platform WhatsApp dan menyebut dirinya sebagai ketua umum parpol berlambang mercy itu.
"Saya Dr. Moeldoko, Ketua Umum DPP Partai Demokrat beserta keluarga besar PD di seluruh Tanah Air menyampaikan duka cita mendalam kepada saudara-saudari kami di NTT dan NTB yang tertimpa musibah bencana alam. Marilah kita bahu membahu meringankan beban mereka yang ditimpa musibah ini," demikian isi pesan Moeldoko yang disampaikan oleh Rahmad melalui pesan pendek, Selasa (6/4/2021).
Ia juga mengaku mengapresiasi langkah strategis yang sudah diambil oleh pemerintah dengan mulai mendistribusikan bantuan dan mendirikan posko bantuan. Selain itu, pemerintah diketahui juga mulai mengadakan tempat penampungan sementara bagi warga yang rumahnya rusak akibat dihantam banjir bandang.
"Partai Demokrat, siap bahu-membahu bersama pemerintah dalam membantu korban bencana alam di NTT dan NTB," kata dia lagi.
Apakah ini berarti PD kubu Moeldoko siap melayangkan gugatan ke pengadilan soal Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga parpol berlambang mercy itu?
Baca Juga: Masih Susun Strategi, Demokrat Kubu Moeldoko Belum ke PTUN
1. PD kubu Moeldoko belum ajukan gugatan ke PTUN karena masih susun bukti
Hingga saat ini PD kubu Moeldoko belum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), meski pada 1 April 2021 lalu mereka mengatakan segera melayangkannya. Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan argumen hukum agar bisa menang di PTUN.
"Masih belum selesai, kami masih mengumpulkan berbagai argumen hukum supaya lebih kuat seperti yang kemarin diajukan ke Kemenkumham," ujar Saiful ketika dikonfirmasi pada 1 April 2021 lalu.
Ia menjelaskan, dasar hukum pihaknya mengajukan gugatan ke PTUN yakni karena Kemenkumham menggunakan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) parpol berlambang mercy itu yang disahkan tahun 2020. Saiful mengatakan, AD/ART itu banyak mengandung unsur pelanggaran hukum terhadap UU Partai Politik dan Konstitusi. Namun, ia tak mengatakan secara detail poin mana di AD/ART 2020 yang dinilai tak sesuai UU Parpol dan Konstitusi.
Sementara, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, salah satu poin yang bisa digugat mengenai butuh restu dari Ketua Majelis Tinggi PD bila ingin menggelar KLB. Sebab, itu merupakan poin baru dan tidak terdapat di dalam UU Parpol.
Baca Juga: KLB Demokrat Ditolak Kemenkumham, Pengamat: Moeldoko Tetap Aman di KSP