Kepala BSSN: Hanya 2 Persen Data yang Kena Ransomware Ada Back Up
Menkominfo berdalih back up minim karena masalah anggaran
Intinya Sih...
- Hanya 2% data di Pusat Data Nasional (PDN) Sementara di Surabaya yang di-back up oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- 239 kementerian atau lembaga terdampak serangan siber, dengan hanya 43 lembaga memiliki cadangan data di PDNS I Serpong.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Hinsa Siburian secara blak-blakan mengakui hanya 2 persen data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang di-back up oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Itu sebabnya, proses pemulihan data usai kena serangan ransomware memakan waktu lebih dari satu minggu. Padahal, menurut Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021, di pasal 35 ayat 2E tertulis, seluruh data dari perangkat lunak yang ada di PDNS harus dibuatkan back up secara berkala.
"Kami melihat secara umum, mohon maaf, Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola dan tidak adanya back up (data)," ujar Hinsa ketika melakukan rapat kerja dengan komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (27/6/2024) kemarin.
Ia mengatakan, data-data milik instansi yang ada di Batam tidak mencakup secara keseluruhan. Menurut Hinsa, sistem cadangan data bersifat DRC (Disaster Recovery Centre). Artinya, data yang tersimpan di PDNS Surabaya tidak sepenuhnya juga terdapat di PDN Batam.
"Jadi, begitu misalnya, ada gangguan di (PDNS) Surabaya, maka ibarat analog mati listrik, hidupkan genset," katanya.
Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid kemudian bertanya kepada Hinsa berapa banyak cadangan data milik instansi yang ada di PDN di Batam.
"Hanya 2 persen dari data di PDNS di Surabaya. Makanya, itu tidak dikatakan sebagai DRC, hanya penyimpan data saja," ucapnya.
Baca Juga: Menkominfo Akan Buat Aturan Wajibkan Instansi Punya Backup Data