Kemenko Polhukam Bentuk Desk Koordinasi Pilkada Berisi 19 Kementerian

1. TNI, Polri dan BIN bertugas petakan daerah yang berpotensi konflik saat Pilkada

Hadi kemudian menjelaskan peran penting dari sinergitas antara TNI, Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN). Ketiganya bertugas untuk memetakan daerah potensi konflik dan mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan. 

Hadi mengatakan lantaran Pilkada serentak digelar di 545 wilayah maka aparat keamanan akan dibagi habis di setiap provinsi. "Diharapkan saat pelaksanaannya tidak ada gangguan sedikit pun," ujarnya. 

Maka, Hadi menggantungkan harapan kepada aparat dari BIN untuk mampu memetakan wilayah-wilayah yang rawan. Sehingga, bisa diantisipasi. 

"Karena kita tidak mungkin meminta bantuan ke wilayah lain apabila wilayah tersebut mengalami permasalahan. Oleh sebab itu mari sama-sama kita perhatikan wilayah yang benar-benar harus menjadi perhatian kita semua," katanya. 

Baca Juga: Tak Kosultasi soal PKPU Pilkada, KPU Bakal Dipanggil Komisi II DPR

2. Hadi meminta KPU, Bawaslu dan DKPP bersikap netral saat Pilkada

Lebih lanjut, Hadi meminta kepada KPU, Bawaslu dan DKPP harus bersikap sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. "Selain itu, petugas KPU, Bawaslu dan DKPP harus juga bersikap netral dan berintegritas. Serta mereka harus menjamin hak pilih setiap masyarakat," kata Hadi. 

Ia juga mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga memiliki peran untuk menyediakan anggaran agar Pilkada serentak bisa terselenggara. "Pak Menteri Dalam Negeri akan mengecek apakah NPHD (Nashkah Perjanjian Hibah Daerah) sudah tersalurkan. Karena hari terakhir adalah hari ini, semua sudah harus tersalurkan. Karena tanpa biaya, pilkada serentak akan terhambat," ujarnya.