TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi Serahkan Kelanjutan Pembangunan Gedung DPR di IKN ke Prabowo

Jokowi kini utamakan investor domestik ketimbang asing

Potret Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto meninjau proyek di IKN (dok. Sekretariat Presiden)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyerahkan kelanjutan sejumlah pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sejumlah infrastruktur yang dijanjikan bakal dibangun yaitu gedung MPR, DPR, Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). 

"Itu nanti terserah Presiden Prabowo (apa saja yang hendak dibangun) setelah 20 Oktober. Saya menyampaikan pembangunan IKN mungkin bisa (memakan waktu) 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikannya 'wah, kalau (bagi) saya kurang cepat itu. Saya bisa (tuntaskan) 4, 5, 6 tahun.' Ya, terserah Beliau," ujar Jokowi menirukan kalimat Prabowo, Rabu (14/8/2024) di IKN, Kalimantan Timur. 

Dari video yang viral di media sosial, area untuk gedung parlemen belum terlihat ada pembangunan fisik apapun. Yang terlihat hanya tanah yang telah dikavling dan disiapkan untuk pembangunan gedung DPR. 

1. Jokowi kini lebih andalkan investor domestik ketimbang asing di IKN

Presiden Joko Widodo (Dok. Humas Stkab/Rachmad)

Ketika ditanyakan soal kelanjutan investor asing yang hendak membenamkan investasinya di IKN, Jokowi kini memilih memprioritaskan investasi dari dalam negeri saja.

"Kita ini yang (investor) lokal saja masih banyak. Mestinya diberikan prioritas yang (investor) domestik dulu," kata Jokowi. 

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, mengakui di hadapan anggota Komisi VI DPR belum ada satu pun investor asing yang masuk ke IKN, Kalimantan Timur.

Sehingga, kata dia, sebagian besar pembangunan fisik di IKN selama ini mengandalkan kucuran dana sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sisanya dana berasal dari investor domestik. 

"Kalau ditanya kenapa belum ada investasi asing, desain kita itu klaster pertama ini selesai di lingkaran I (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan/KIPP IKN), baru masuk investasi asing di lingkaran II," kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI pada 11 Juni 2024. 

Ia pun mengatakan investasi asing akan masuk ke IKN usai perhelatan HUT ke-79 RI di IKN 17 Agustus mendatang. 

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Akan Percepat dan Tuntaskan Pembangunan IKN

2. Jokowi tak paksakan ASN pindah ke IKN pada September bila infrastruktur belum siap

Menteri PANRB, Azwar Anas tinjau hunian ASN di IKN (dok. Kementerian PANRB)

Selain itu, Jokowi juga tak memaksakan Aparatur Sipil Negara (ASN) harus pindah ke IKN Kalimantan Timur pada September mendatang, apabila infrastrukturnya belum siap.

"Rencana (pemindahan ASN) masih September. Tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," ujar Jokowi, hari ini. 

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan  kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Salah satu parameternya yakni bila rumah susun untuk ASN sudah siap dihuni. 

Jokowi menyatakan kepindahan ASN ke IKN bisa saja diundur bila fasilitas infrastruktur di sana belum siap. 

"Kalau memang tidak siap, ya diundur. Tidak mau memaksakan sesuatu yang belum siap," katanya. 

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya