Ijtima Ulama Bakal Dukung Jika AMIN Tanda Tangan Pakta Integritas 

2. Dokumen pakta integritas berisi 13 poin belum final

Azis mengatakan, dalam menentukan dukungan terhadap capres-cawapres pada Pemilu 2024 bukan ditentukan oleh sosok, melainkan kriteria calon pemimpin. 

"Acara Ijtima ini tidak menitikberatkan kepada calon presiden dan calon wakil presiden. Kami fokus ke kriteria (calon pemimpin). Adapun yang bersangkutan datang ke sini, itu merupakan bonus. Kami tidak ingin membeli kucing dalam karung," ujarnya.

Ia menambahkan, kelompok Ijtima Ulama tidak mau memberikan suaranya begitu saja tanpa tahu komitmen capres dan cawapresnya.

"Justru kami belajar dari pengalaman terdahulu, kalau kita menujukkan secara bulat-bulat dukungan ke satu klien, lebih berat pertanggungjawabannya," tutur dia lagi. 

Sementara, kepada IDN Times, Azis mengaku dokumen pakta integritas berisi 13 poin belum keputusan final.

"Poin-poin pakta integritas masih dibahas di tim kecil utusan Ijtima dan tim dari AMIN," katanya melalui pesan pendek. 

Poin lainnya di dalam pakta integritas yakni mengenai komitmen dari capres dan cawapres untuk tetap memberlakukan UU Anti Penodaan Agama. 

"Bersedia menjalankan amanat Perundang-undangan Anti-Penodaan Agama sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 1/PNPS/ 1965 yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-undang No 5 Tahun 1969. Ini disisipkan dalam KUHP Pasal 156a, sehingga siapa pun yang menodai agama apapun wajib diproses hukum untuk melindungi semua agama yang diakui di Indonesia dari segala bentuk penistaan dan penodaan agama, termasuk para buzzer pengadu domba umat beragama dan pemecah belah bangsa yang dipelihara rezim," demikian isi salah satu poin di dalam pakta integritas. 

Ada pula poin yang mengatur agar Keppres mengenai penyelesaian HAM berat di masa lalu dicabut. "

Bersedia menjalankan amanat TAP MPRS no. XXV tahun 1966 tentang Pembubaran PKI dan Pelarangan Penyebaran Paham Komunisme, Marxisme dan Leninisme, sehingga perlu mencabut Keppres No 17 tahun 2022 dan Keppres No 4 Tahun 2023 serta Inpres No 2 Tahun 2023 yang memposisikan para pelaku pemberontakan G30S/PKI sebagai korban pelanggaran HAM berat dalam Peristiwa 1965-1966," demikian isinya. 

Menurut para ulama, mereka bukan korban melainkan pelaku pelanggaran HAM berat di tahun 1948 dan sepanjang tahun 1955 hingga 1965.