Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - PDI Perjuangan (PDIP) tidak mengusung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2024. Pada menit-menit terakhir jelang pendaftaran ke KPU DKI Jakarta, PDIP mengajukan nama Pramono Anung dan Rano Karno.
Sempat muncul berbagai spekulasi soal perubahan itu, sebab sebelumnya digadang-gadang PDIP akan mengusung Anies. Salah satu spekulasi yang muncul adalah adanya penolakan dari kalangan internal PDIP tentang pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sebagian kader masih belum bisa menerima Anies yang menggunakan isu politk agama di Pilkada 2017 lalu.
Namun, penolakan tersebut dibantah oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Menurutnya, antara Anies dengan PDIP sudah ada kesepahaman.
"Bukan, ini bukan penolakan dari internal karena kesepahaman itu sudah dibangun. Bahkan, selama 1,5 jam kami menjelaskan pemikiran-pemikiran Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri dari aspek geopolitik juga perhatian terhadap umat Islam hingga Bung Karno mendapat gelar pendekar dan pembebas bangsa Islam dalam Konferensi Asia Afrika," ujar Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat pada Kamis (29/8/2024) malam.
Alih-alih penolakan dari internal, Hasto menyebut penghambat Anies untuk bisa diusung di Pilkada DKI Jakarta lantaran adanya upaya untuk mengkondisikan semua partai politik. Tujuannya, agar Anies tak memiliki perahu untuk berlayar di Pilkada DKI 2024.
Hasto juga mengklaim adanya upaya untuk mengepung PDIP dan Anies. Namun, reaksi publik yang menolak pengesahan RUU Pilkada dianggap menjadi pembuka jalan keluar dari tekanan tersebut.
"Itu karena memang sebenarnya ada upaya untuk mengepung PDIP dan Pak Anies," tutur dia.
Baca Juga: PDIP: Secara Khusus Kami Tidak Minta Anies Maju di Pilkada Jabar
1. Pramono Anung sebut Anies tak mau menjadi kader PDIP
Pramono Anung saat berada di kantor IDN HQ pada Kamis (29/8/2024). (IDN Times/Herka Yanis) Sementara, di dalam wawancara khusus IDN Times bersama petinggi PDIP, Pramono Anung, ia menyebut salah satu yang menghambat Anies untuk diusung PDIP di Jakarta lantaran tak bersedia bergabung ke partai tersebut. Apalagi dalam Pilkada DKI 2024, PDIP memanfaatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 sehingga bisa mengusung sendiri calon kepala daerahnya tanpa perlu berkoalisi.
"Di PDIP kan memang ada aturan mainnya, bila PDIP maju gak pakai berkoalisi pasti harus kader sendiri. Berbeda dengan situasi di Banten. Di Banten, PDIP kan berkoalisi dengan Golkar, akhirnya Bu Airin bisa berpasangan dengan Ade Sumardi, mereka maju lah. Walaupun awalnya Bu Airin belum dapat restu dari Golkar," ujar Pramono di program Gen Z Memilih by IDN Times, Kamis.
Namun, Pramono mengaku tidak tahu alasan Anies menolak untuk menjadi kader PDIP.
Baca Juga: Alasan Anies Baswedan Tolak Maju di Pilkada Jabar
2. Anies menolak diusung PDIP di Jawa Barat
Anies Baswedan di Kongres Nasdem (IDN Times/Irfan Fathurohman) Setelah gagal diusung di Pilkada DKI Jakarta, Anies kemudian ditawari PDIP untuk maju di Pilkada Jawa Barat sebagai calon gubernur. Ia sempat lama mempertimbangkan tawaran tersebut.
Bahkan, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Jawa Barat, Ono Surono sempat menyebut 95 persen sudah pasti Anies bakal diusung di Jabar. Media sosial pun sempat heboh dan mengira bakal terjadi calon gubernur yang tertukar. Hal itu lantaran Ridwan Kamil yang notabene kuat di Jabar malah mengikuti keinginan partai dan berlaga di Jakarta.
Namun, Anies memutuskan menolak diusung di Pilkada Jawa Barat. Juru Bicara Anies, Sahrin Hamid, mengatakan, Anies menolak lantaran tidak ada aspirasi secara khusus yang datang dari masyarakat Jabar.
"Kalau di Jakarta memang banyak aspirasi warga masyarakat yang meminta Mas Anies untuk maju di Pilkada Jakarta dan itu juga refleksi dalam keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah yang meminta Anies maju di Pilkada Jakarta. Itu sudah ada beberapa. Namun, memang (dari) Jawa Barat itu tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat, maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah," ujar Sahrin di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis malam.
Baca Juga: Jakmania: Gubernur Baru Jakarta Harus Selevel Anies dan Sutiyoso
