Hakim Agung Kena OTT KPK, Mahfud: Mafia Hukum Banyak di APH Lain
Sudrajad Dimyati jadi hakim agung pertama yang kena OTT KPK
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD turut berkomentar mengenai Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Menurutnya, sudah sepatutnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyelidiki dugaan rasuah di lembaga aparat penegak hukum lainnya.
"Karena di sana kan ramai sarang mafia hukumnya. Tetapi, tetap harus profesional, tidak boleh mencari-cari (kesalahan) karena kalau orang mencari-cari kesalahan lalu bertindak secara hukum tidak bagus untuk pembangunan hukum dan ekonomi," ujar Mahfud kepada media di Malang, Jawa Timur pada 22 September 2022 lalu.
Ia juga meminta kepada aparat penegak hukum lainnya agar tidak ikut berbuat salah. DI sisi lain, KPK harus juga bertindak profesional.
"Jadi, orang (APH) harus bersikap jujur (tak korupsi). Menurut saya, KPK juga memiliki ukuran untuk melakukan sejumlah tindakan," katanya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu juga menyebut bila Sudrajad terbukti melanggar hukum dengan menerima suap maka harus diproses sesuai aturan. "Karena kalau tertangkap tangan itu kan sudah cukup bukti untuk dijadikan tersangka," tutur dia.
Lalu, mengapa KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajad sebagai tersangka?
Baca Juga: Hakim Agung Sudrajad Dimyati Tersangka Dugaan Suap Perkara di MA
Baca Juga: Begini Kronologi OTT KPK di Mahkamah Agung
1. Hakim agung Sudrajad Dimyati diduga terima suap Rp800 juta untuk penanganan perkara
Sementara, ketika dilakukan pemberian keterangan pers, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan hakim agung Sudrajad Dimyati diduga menerima suap senilai Rp800 juta terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung (MA). Duit itu diterima Sudrajad lewat perantara bernama Elly Tri Pangestu (ETP) yang merupakan panitera pengganti MA.
"SD menerima sekitar sejumlah Rp800 juta yang penerimaannya melalui ETP," ujar Firli pada Jumat dini hari, (23/9/2022).
Adapun uang suap diserahkan pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) selaku pengacara, yaitu sebesar 202.000 dollar Singapura atau setara Rp2,2 miliar. Uang itu diserahkan Yosep dan Eko kepada Desy Yustria (DY) yang merupakan PNS pada kepaniteraan MA.
DY kemudian membagi-bagikan uang itu dan mengambil untuk dirinya sendiri sebesar Rp250 juta. Sementara untuk Muhajir Habibie (MH) yang juga merupakan PNS pada kepaniteraan MA sebesar Rp850 juta, kemudian untuk ETP Rp100 juta.
"Dengan penyerahan uang tersebut, putusan yang diharapkan YP dan ES pastinya dikabulkan dengan menguatkan putusan kasasi sebelumnya yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID) pailit," kata dia.
Firli mengatakan, saat tim KPK melakukan operasi senyap, dari DY ditemukan dan diamankan uang sejumlah 205.000 dolar Singapura. Selain itu, ada penyerahan uang dari Albasri (AB) selaku PNS MA sekitar Rp50 juta.
Editor’s picks
Baca Juga: Jokowi Desak DPR Segera Sahkan RUU Perampasan Aset