Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus, mengingatkan pemerintah untuk menyiapkan alutsista penunjangnya sebelum membentuk matra keempat TNI, yaitu matra siber. Sebab, jumlah prajurit yang besar tanpa dilengkapi alutsista penunjang yang mumpuni akan membuat tak berfungsi maksimal.
"Apa artinya (jumlah) angkatan siber yang banyak kalau dia tidak punya alutsista? (Matra) siber kan butuh alat-alat," ujar Lodewijk ketika dikonfirmasi pada Kamis (26/9/2024).
Ia kemudian bertanya balik kepada para jurnalis mana yang lebih penting dimiliki dalam jumlah besar. Apakah SDM prajurit matra siber atau alutsistanya?
"Kalau menurut saya mendingan alatnya canggih, orangnya sedikit," tutur politisi dari Partai Golkar tersebut.
Seandainya pemerintah serius untuk membentuk angkatan siber, kata dia, maka anggaran penyediaan alutsista ketahanan siber yang memadai wajib disiapkan. Selain itu, alutsista yang disiapkan juga harus mengikuti perkembangan dan dinamika yang ada.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah memerintahkan untuk membentuk matra siber. Mantan Panglima TNI itu mengatakan, matra siber TNI dibutuhkan untuk menghadapi serangan siber dari luar Indonesia.
Baca Juga: Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, Jokowi: Sangat Baik
1. Pimpinan DPR minta pembentukan matra siber menyesuaikan anggaran
Ilustrasi prajurit TNI. (IDN Times/M.Idris) Lodewijk juga mengingatkan tantangan untuk membentuk matra siber TNI, yakni perekrutan SDM. Sebab, prajurit tersebut membutuhkan keahlian khusus.
"Mencari orang itu saja sudah susah karena dicari orang yang spesialis. Kemudian mereka harus mengikuti perkembangan teknologi ini," katanya.
Ia turut menyampaikan, pembentukan angkatan siber ini tetap perlu mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Sementara, anggaran untuk mengelola matra siber dibutuhkan dalam jumlah cukup besar.
"Anggaran (pertahanan) kita kan belum bagus-bagus amat ya. Kalau anggaran kita, katakan, seperti target pertumbuhan ekonomi yang dikatakan Pak Prabowo 8 persen, saya yakin kita bisa bermain seperti ini. Nah, di situ, silakan bermain dengan sistem siber," kata dia.
Baca Juga: Setuju Pembentukan Matra Siber TNI, Menkominfo: Singapura Sudah Punya
2. Anggaran Kemenhan 2025 belum cukup biayai pembentukan matra siber
Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan. (IDN Times/Irfan Fathurohman) Sementara, Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan, menilai berdasarkan anggaran Kementerian Pertahanan tahun 2025 masih jauh dari kata ideal. Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan, pagu anggaran Kemenhan tahun 2025 mencapai Rp165,16 triliun. Itu pun, kata Syarief, masih belum mencapai 1 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
"Dengan anggaran yang terbatas, hal ini masih bisa dikondisikan. Bila ada komitmen dari pemerintah mendatang mengefektifkan semua lembaga yang ada kaitannya dengan siber dan sandi negara, saya pikir ini (pembentukan matra siber) bisa mendapatkan dukungan dari semua pihak," ujar Syarief, ketika dihubungi, Jumat (27/9/2024).
Menurut dia, partai-partai politik yang ada di DPR bisa saja meningkatkan anggaran Kemenhan. Dengan begitu, nominal anggaran baru bisa membiayai pembentukan matra siber.
"Tetapi, menurut saya, ini harus ditelaah secara matang dulu. Setelah ditelaah secara matang, (ditanyakan) apakah memang perlu angkatan baru? Lalu, bagaimana fungsi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang sudah ada? Gimana dengan BIN (Badan Intelijen Negara)? Gimana dengan keberadaan intelijen di Mabes Polri? Ini harus dikonsolidasikan semua," tutur politisi dari Partai Demokrat itu.
Lebih lanjut, Syarief memastikan belum ada anggaran untuk angkatan siber. Sebab, belum dimasukan ke dalam mata anggaran.
Baca Juga: PDIP Tak Tahu Tia Hadir di Pembekalan DPR Terpilih Padahal Dipecat
3. Pemerintah didorong optimalkan badan yang sudah dibentuk untuk urusi siber
Ilustrasi peretasan akun digital. (IDN Times/Arif Rahmat) Syarief menyarankan agar badan yang sudah ada dan fokus untuk mengurus serangan siber, dioptimalkan lebih dulu. Sebab, pembentukan matra baru masih membutuhkan waktu. Sementara, di sisi lain, serangan siber tidak mengenal waktu.
"Jadi, existing badan yang sudah ada termasuk badan-badan yang lain harus ada koordinasi yang maksimal. Karena teknologi yang dipakai oleh para peretas terus berkembang, jangan sampai kita ketinggalan," katanya.
Ia juga menilai prioritas yang diutamakan dari pembentukan matra siber bukan kehadiran prajurit secara fisik, tetapi mengutamakan teknologi.
"Sehingga yang dibutuhkan adalah bagaimana cara bekerjanya dan berkoordinasi dengan badan yang sudah ada," ucap dia.
Baca Juga: Wacana Pembentukan Matra Siber TNI, Jokowi: Sangat Baik
