Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Fadli Zon menjawab spekulasi namanya masuk ke dalam bursa calon Menteri Luar Negeri. Isu namanya masuk ke dalam daftar calon Menlu sempat dibocorkan oleh politikus Partai Gerindra, Ahmad Dhani pada awal Juni 2024 lalu. Ketika itu, Dhani mengunggah ucapan selamat ulang tahun bagi Fadli di akun media sosialnya.
"Happy milad ke-52 calon Menlu RI 2024-2029," demikian yang ditulis oleh Dhani.
Namun, ketika dikonfirmasi kepada Fadli, ia mengaku tidak memikirkan soal jabatan sebagai calon Menlu. Ia mengatakan sedang fokus untuk menjalankan tugas sebagai Kepala Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP).
"Aduh, saya menjalankan tugas aja sekarang dulu. Saya kan sekarang Ketua BKSAP. Urusannya banyak antarparlemen, jadi kita lihat sajalah nanti," ujar Fadli pada Jumat (26/7/2024).
Lebih lanjut, penentuan kursi menteri di kabinet menjadi hak prerogatif dan kewenangan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. "Itu semua nanti, setelah 20 Oktober dan itu hak prerogatif presiden. Ya, itu kita di mana saja menjalankan fungsi dan tugas. Pokoknya itu terserah kepada Pak Prabowo," imbuhnya.
1. Meutya Hafid juga diisukan jadi calon Menlu
Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan akan panggil Kominfo dan BSSN minta klarifikasi soal PDNS. (IDN Times/Amir Faisol) Selain Fadli, ada pula nama politisi Partai Golkar, Meutya Hafid yang juga santer bakal menggantikan Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri. Tetapi, Meutya mengaku belum ada pembicaraan soal proyeksi nama-nama individu yang akan masuk di dalam kabinet Prabowo-Gibran. Termasuk namanya yang disebut-sebut bakal menjadi menteri luar negeri.
"Saya belum tahu (diajukan menjadi calon menteri). Kan hak prerogatifnya ada di Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Jadi, itu keputusan ada di Pak Prabowo. Jadi, sampai saat ini saya gak tahu prosesnya seperti apa," ujar Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada 24 Juni 2024 lalu.
Ia mengatakan, yang mengetahui soal pembentukan kabinet hanya Prabowo dan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Partai Golkar. Sebab, diskusi mengenai pembentukan kabinet terjadi antara Prabowo dan para ketua umum partai Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Perempuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR itu masih menunggu soal keputusan siapa saja politisi Golkar yang dimasukan ke dalam kabinet. Ia menyerahkan kepada Prabowo kapan bakal mengumumkan nama-nama anggota kabinet.
"Semua kan masih wait and see lah. Kapan diumumkan ya itu tergantung presiden terpilih dan para ketua umum," imbuhnya.
Baca Juga: Profil dan Sejarah Partai Gerindra, Fadli Zon Punya Andil Besar
2. Golkar sebut sudah ada kisi-kisi soal posisi parpol di kementerian tertentu
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam acara Gen Z Memilih by IDN Times pada Kamis (25/7/2024). (IDN Times/Naufal Fathahillah) Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga menyebut penyusunan kabinet menjadi hak prerogatif Prabowo Subianto selaku presiden terpilih. Namun, ia meyakini Prabowo akan mengajak pimpinan parpol yang sudah ikut membantu memenangkannya di pilpres untuk berdiskusi.
"Kan presiden-presiden selama ini dimulai dari Pak SBY, Pak Jokowi, karena memang yang mengantarkan kemenangan mereka adalah gabungan dari partai-partai politik, pasti dibicarakan dengan ketua-ketua umum parpol yang tergabung di dalam koalisi itu," ujar Doli ketika berbincang di program Gen Z Memilih by IDN Times dan tayang di YouTube.
Ia pun tak menampik bahwa sudah ada pembicaraan antara Prabowo dengan sejumlah ketum untuk membahas kursi menteri di kabinet. "Mungkin kisi-kisi (kursi menteri) sudah ada. Tapi, itu isi pembicaraannya antara mereka. Kami di Golkar sudah memberikan kepercayaan penuh bahwa perwakilan untuk membicarakan isu itu ada di tangan ketua umum, Pak Airlangga," katanya.
Ketika IDN Times tanyakan apakah kementerian yang sudah disiapkan bagi Partai Golkar adalah Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Doli mengaku belum tahu. Sebab, itu merupakan hak sepenuhnya dari Prabowo.
