Kementerian Prabowo Bakal Jumbo, Anggaran Diklaim Tak Akan Bengkak
Jumlah kementerian era Prabowo disebut-sebut ada 44
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, mengklaim meski jumlah kementerian era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berpotensi bertambah, tidak akan menimbulkan pembengkakan anggaran.
Ia beralasan jumlah anggaran belanja di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang dikelola pemerintahan Prabowo mencapai Rp3.613,1 triliun. Sehingga, kata dia, anggaran yang digelontorkan pemerintahan baru nanti tidak akan bisa melebihi apa yang sudah ditetapkan.
"Kalau pembengkakan sih gak mungkin. Karena APBN-nya kan sudah dibuat dengan nilai Rp3.600 triliun. Jadi gak bisa lebih dari segitu. Jadi kalau pun ada penambahan kementerian, itu hanya memecah dari kementerian yang ada. Memfokuskan," ujar Dave ketika dikonfirmasi pada Minggu (15/9/2024).
Dave menyebut efisiensi pemanfaatan APBN tergantung dari keinginan politik dan otoritas sesuai dengan tanggung jawab. DPR, kata dia, akan memantau kinerja pemerintah mendatang.
"Nanti kan ada KPI (Key Performance Index), kita lihat capaiannya, penyelesaian masalahnya di masing-masing kementerian," ujar politikus Partai Golkar itu.
1. Dave klaim menteri yang berasal dari parpol punya kualitas baik
Lebih lanjut, Dave meminta publik tidak memandang sebelah mata calon-calon menteri dari partai politik. Sebab mereka juga merupakan orang-orang profesional. Isu bertambah gemuknya kementerian era Prabowo-Gibran kemudian ramai dikaitkan untuk mengakomodir parpol di Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang berjumlah besar.
"Jangan menganggap menteri dari parpol itu bukan profesional. Contohnya kami di Golkar. Itu kadernya banyak dari berbagai sektor dan background. Jadi kalau dibutuhkan dari bidang keuangan ada, dari bidang tenaga kerja ada. Di bidang kesehatan ada, kepemudaan ada, bidang sosial, pertahanan, luar dan komunikasi. Kami punya semua ahli-ahlinya," tutur dia.
Kalangan profesional serupa, kata Dave, juga terdapat di partai-partai lain yang tergabung dalam KIM Plus. "Jadi, kalau ada kekhawatiran karena kabinet akan didominasi orang-orang dari partai ya bukan berarti orang partai tidak mampu. Kan (orang) dari partai bisa lebih cepat, sigap dan berhasil dibandingkan orang non parpol," katanya.
Baca Juga: PKB Yakin Bakal Ada Pemisahan Kementerian, Contohnya Kemendikbudristek