Cawe-Cawe Kasus E-KTP, Mahfud: KPK Tak Bisa Diintervensi oleh Siapapun
Jokowi disebut minta penyidikan kasus e-KTP disetop
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD angkat bicara soal pengakuan mengejutkan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo. Mantan staf ahli Kapolri itu mengaku ketika masih duduk sebagai ketua komisi antirasuah, ia pernah diminta oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo untuk menyetop pengusutan kasus mega korupsi, KTP Elektronik.
Jokowi juga meminta agar sprindik terhadap Setya Novanto dicabut. Agus menyebut instruksi itu disampaikan dalam pertemuan tertutup di Istana dengan Jokowi.
Mahfud menyebut lembaga penegak hukum tak boleh diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden. "Kalau berbicara boleh atau tidak boleh, tentu tidak boleh lembaga penegak hukum diintervensi siapapun. Tetapi, apakah (instruksi) itu benar atau tidak disampaikan oleh Pak Presiden, itu hanya Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ndak ada yang tahu. Kita baru dengar (ada instruksi) sekarang juga," ujar Mahfud ketika berkunjung ke Banten pada Jumat (1/12/2023).
Mahfud menyitir kembali kalimat Agus yang menyebut bahwa ia menyampaikan hal tersebut lantaran ditanya oleh jurnalis senior, Rosiana Silalahi. Ia pun menyerahkan kepada publik untuk menilai pengakuan Agus tersebut. Tetapi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu kembali menegaskan proses penegakan hukum tak boleh dicawe-cawe oleh siapapun.
"Tapi, memang kita tidak boleh mengintervensi penegakan hukum," tutur dia lagi.
1. Mahfud dorong KPK bangkit kembali usai Firli Bahuri jadi tersangka
Lebih lanjut, ia mendorong agar komisi antirasuah bangkit kembali usai mantan ketuanya, Firli Bahuri jadi tersangka kasus pemerasan terhadap Syahrul Yasin Limpo (SYL). Di sisi lain, pihak yang coba cawe-cawe KPK tidak hanya presiden, tetapi juga partai politik.
"Pimpinannya ini kan tidak profesional. Ada yang ditangkap, ada yang diintervensi. Menurutnya, intervensi ke KPK tidak hanya datang dari presiden. Sejauh yang saya dengar (intervensi) juga ada dari partai politik hingga pejabat-pejabat. Mereka sering melakukan lobi-lobi untuk mengganggu penegakan hukum," kata Mahfud.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu berharap pemerintahan di masa mendatang memastikan bahwa lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi benar-benar diberikan independensi. "Selain itu, disediakan dana yang cukup dari negara serta dikawal agar mereka bekerja secara profesional," tutur dia lagi.
Baca Juga: Novel soal Agus Rahardjo: Revisi UU KPK untuk Melemahkan KPK Terjawab