Benny Wenda Desak Lukas Enembe Dibebaskan, Mahfud: Gak Ada Urusan!
Benny sebut nyawa Lukas dalam bahaya selama ia ditahan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, Benny Wenda sebaiknya tidak usah ikut campur terkait penahanan Gubernur Lukas Enembe oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mahfud mengatakan, isu dugaan rasuah yang dilakukan oleh Lukas murni merupakan penegakan hukum.
"Gak ada. Gak (usah) ikut-ikutan Benny Wenda," ungkap Mahfud di Istana Kepresidenan, pada Jumat (13/1/2023).
Lukas akhirnya ditangkap pada Selasa (11/1/2023) lalu di Papua oleh KPK. Politikus Partai Demokrat itu akhirnya ditangkap lantaran kerap mangkir dari pemanggilan komisi antirasuah dengan alasan sakit. KPK juga curiga dia akan melarikan diri.
Tetapi, tiba-tiba Benny menulis cuitan di akun media sosialnya supaya pemerintah segera membebaskan Lukas. Ia juga menyebut tuduhan Lukas telah melakukan korupsi adalah hal yang keliru.
"Indonesia harus segera membebaskan Gubernur Lukas Enembe, yang telah ditahan karena tuduhan korupsi yang keliru. Gubernur Enembe dalam keadaan lumpuh dan membutuhkan perhatian medis yang darurat. Saat ia ditahan oleh otoritas Indonesia, nyawanya dalam keadaan bahaya," demikian cuit Benny dalam Bahasa Inggris pada Rabu lalu.
Benny sendiri diketahui merupakan warga Papua yang mengajukan suaka politik ke Inggris dan dikabulkan oleh otoritas setempat pada 2002 lalu. Stasiun berita BBC pada 2019 lalu melaporkan, Benny bersama sang istri, Maria, dan enam anaknya bermukim di Kota Oxford.
Lalu, mengapa tiba-tiba Benny memberikan dukungan bagi Lukas, gubernur yang terpilih lewat proses pilkada di Tanah Air?
Baca Juga: Lukas Enembe Ditahan, Kemendagri Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan
1. Benny klaim Lukas ditangkap lantaran kerap mengkritik pemerintah pusat
Sementara, di cuitan terbarunya pada Jumat (13/1/2023), Benny menyebut Lukas ditangkap oleh KPK lantaran sikapnya yang vokal dalam mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Benny menyebut pemerintah sebagai penjajah lantaran sejak dulu meyakini Papua dijajah oleh Indonesia dan berhak untuk merdeka.
"Dia menentang pemekaran Papua Barat menjadi provinsi baru. Ini merupakan taktik penguasa untuk memecah belah dan mencuri sumber daya alam kami," kata Benny.
Namun, klaim Benny itu langsung dimentahkan oleh warganet. Mereka melampirkan tautan pemberitaan yang menyebut justru Lukas yang mengusulkan agar Papua dimekarkan menjadi tujuh provinsi berdasarkan wilayah adat.
Usul itu disampaikan oleh Lukas pada Juni 2022 lalu saat mengikuti rapat khusus terbatas soal isu-isu di Papua. Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
"Kalau mau dimekarkan, pasti diikuti kemauan bersatu, bagaimanapun membangun, percepatan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat," kata Lukas seperti dikutip dari keterangan tertulis Kemendagri, Juni 2022 lalu.
Editor’s picks
Baca Juga: Media Asing Soroti Deklarasi Benny Wenda Bentuk Pemerintahan di Papua