Bawaslu Diminta Periksa Pertemuan Jokowi dengan Relawan di Bali
Relawan Arus Bawah Jokowi akui dukung Prabowo-Gibran
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Direktur eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti menyentil keras sikap Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang menemui relawan di tengah-tengah kunjungan kerjanya ke Bali pada 31 Oktober 2023. Menurutnya, aktivitas itu semakin menunjukkan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut semakin sulit menjaga netralitasnya dalam pemilu 2024. Apalagi di dalam pemilu 2024, putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka ikut berlaga menjadi bakal cawapres.
"Kunjungan presiden ke Bali merupakan kunjungan resmi kenegaraan. Maka, sudah jelas semua kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas kenegaraan tidak dapat dibenarkan," ujar Ray di dalam keterangan tertulis pada Jumat (3/11/2023).
Ia menjelaskan sejumlah alasan pertemuan Jokowi dengan para relawan di Bali tidak dapat dibenarkan. Pertama, di dalam pertemuan tersebut ikut membahas mengenai politik nasional.
"Apalagi saat ini Presiden Jokowi berhubungan langsung secara emosional dengan perhelatan ini, yakni majunya Gibran sebagai bakal cawapres. Lalu, relawan Jokowi juga sudah menyatakan dukungan terhadap pasangan Prabowo-Gibran. Maka, apakah pertemuan itu karena mereka adalah relawan Jokowi atau karena pendukung Prabowo-Gibran," tanyanya.
Di saat yang bersamaan, baliho yang memajang wajah bakal capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tiba-tiba diturunkan ketika Jokowi berada di Pulau Dewata. Apakah dibolehkan penurunan Alat Peraga Sosialisasi (APS) dengan alasan mengurangi estetika?
Baca Juga: PDIP Curigai Penurunan Baliho Ganjar-Mahfud Saat Jokowi ke Bali
1. LIMA mempertanyakan alasan baliho Ganjar-Mahfud dicopot di tengah kunker Jokowi
Lebih lanjut, Ray mempertanyakan alasan Alat Peraga Sosialisasi (APS) berupa baliho Ganjar-Mahfud diturunkan saat Jokowi sedang berada di Bali. Bila, penurunan APS ditujukan untuk menjaga suasana netralitas maka kebijakan yang sama, kata Ray, sudah diabaikan oleh Jokowi.
"Toh, presiden sudah bertemu dengan relawan dan pendukung Prabowo-Gibran. Maka, dasar penurunan APS itu kurang tepat," ujar Ray.
Ia pun turut meminta Bawaslu turut memeriksa baliho Ganjar-Mahfud yang sempat diturunkan. Apakah sudah sesuai ketentuan secara konten dan lokasi pemasangannya.
"Apakah di dalam baliho itu terdapat ajakan untuk memilih seperti 'mencoblos'. Lalu, apakah APS dipasang dan sesuai ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Bila ketentuan itu sudah dipenuhi (Ganjar-Mahfud), maka tidak ada alasan untuk mencabut atau memindahkan alat-alat peraga tersebut," tutur dia.
Lagipula ada ketentuan di dalam undang-undang pemilu bahwa alat peraga yang dirusak juga bisa dikenai jerat pidana. "Jadi, kalau alat peraga itu sudah dianggap sah, ya tentu itu tidak bisa diganggu gugat lagi," katanya lagi.
Baca Juga: Baliho Ganjar Dicopot di Bali, Mahfud: Itu Gak Penting!