Bahas RUU TNI, Menko Hadi Contohkan TNI AL Bisa Jadi Dirjen di KKP
Prajurit TNI aktif bisa ditugaskan di banyak instansi sipil
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, mengakui salah satu poin yang dibahas dalam Revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) yaitu memberikan ruang lebih luas bagi perwira TNI aktif, untuk memegang jabatan di instansi sipil. Dalam UU TNI yang lama, perwira TNI hanya boleh mengisi posisi di 10 instansi sipil.
"Dalam pembahasan nanti, prajurit TNI aktif bisa diperluas untuk menjabat di kementerian, namun sesuai dengan kebutuhan kementerian atau lembaga dan kebijakan presiden," ujar Hadi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2024).
Hadi menyebut situasi saat ini perwira TNI aktif boleh menduduki jabatan di instansi sipil yang ada di bawah Kemenko Polhukam. Tetapi ke depan, jika RUU TNI disahkan maka jumlah instansi sipil yang boleh diduduki perwira TNI menjadi lebih banyak.
"Nantinya memang akan diperluas. Namun sesuai dengan aturan dari kementerian atau lembaga, bidang apa saja yang bisa diisi di kementerian atau lembaga itu. Contohnya, di KKP yang membutuhkan keahlian dalam bidang kelautan, maka diperlukan ahli-ahli dari TNI Angkatan Laut yang bisa menduduki jabatan setingkat Dirjen," kata dia.
Meski begitu, Hadi menggarisbawahi soal usulan jabatan tinggi di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa diisi perwira aktif TNI, boleh dibahas dalam RUU TNI. "Tetapi arahnya akan ke sana," imbuhnya.
1. Menko Hadi sebut perluasan jabatan sipil bagi perwira TNI berbeda dengan dwifungsi ABRI
Lebih lanjut, mantan Panglima TNI itu mengatakan perluasan jabatan di instansi sipil bagi perwira aktif TNI tidak sama dengan mengembalikan dwifungsi ABRI, yang sempat diberlakukan pada era Orde Baru. Saat ini, di parlemen tidak ada fraksi dari unsur militer.
"Pada waktu itu, dwifungsi ABRI memiliki fungsi dua. Pertama, sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan serta kekuatan sosial politik. Kedua, ketika itu ada wakil di DPR. Sementara, saat ini, TNI tidak memiliki wakil di DPR," ujar mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) itu.
"Sudah tidak ada lagi dwifungsi TNI. Itu adalah masa lalu, bagian dari perjalanan sejarah. Dalam pembahasan nanti tidak akan masuk kepada norma-norma itu. Isi (RUU TNI) tidak akan seperti itu," imbuhnya.
RUU TNI disorot publik karena draf revisi berisi poin-poin yang kontroversial. Itu sebabnya Kemenko Polhukam menggelar diskusi publik untuk membahas RUU Polri dan RUU TNI. Harapannya, dari diskusi bisa dijaring aspirasi publik. Hadi menjanjikan aspirasi publik tersebut akan dimasukan ke Daftar Isian Masalah (DIM) kedua RUU tersebut.
Baca Juga: Revisi UU TNI Tuai Polemik, Menko Hadi: Masih Dalam Proses