Ajak Pemilu Damai, Mahfud: Keputusan MK Bersifat Final dan Mengikat 

2. Mahfud komentari putusan MK soal norma baru syarat capres dan cawapres

Mahfud juga mengomentari hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat norma hukum baru soal syarat capres dan cawapres. Norma baru yang ditentukan tersebut yakni individu yang berusia di bawah 40 tahun tetap bisa maju menjadi capres dan cawapres, asalkan ia memiliki pengalaman pernah menjadi pejabat publik yang terpilih melalui proses pemilu. 

Mahfud mengatakan keputusan yang dibacakan MK terkait syarat capres dan cawapres bersifat final dan mengikat. Artinya, hakim konstitusi dibolehkan membuat ketentuan lain selain yang ada di undang-undang. Prinsipnya, kata Mahfud, adalah mencoret dan bukan membuat ketentuan baru. 

"Kalau memang putusannya (disebut) orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu dibolehkan, kalau keputusannya berbunyi begitu ya artinya boleh. Sesuai ketentuan di undang-undang dasar, keputusan di MK itu bersifat final dan mengikat," tutur dia. 

Meski begitu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menilai seharusnya tiap gugatan yang bersifat open legal policy seharusnya dikembalikan ke DPR. Hal itu termasuk terkait penetapan presidential treshold. Baik itu penetapan pengajuan capres berpatokan kepada presidential treshold atau tidak. 

"Dulu yang membuat keputusan itu zaman saya, ketika Fadjroel Rachman menggugat agar pengajuan (capres) bukan atas gabungan partai politik. Tidak perlu ada treshold. Ketika itu saya katakan itu open legal policy silakan ajukan ke DPR," kata Mahfud.