Anies Hentikan Reklamasi 13 Pulau, 4 Pulau Tetap Dilanjutkan
Empat pulau terlanjur dibangun untuk kepentingan masyarakat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip 13 pulau reklamasi di kawasan Teluk Jakarta. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik.
Keputusan ini didasari rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta, setelah melakukan evaluasi dan kajian secara mendalam.
Apa alasan Anies menghentikan reklamasi?
Baca Juga: Anies: Reklamasi Bagian dari Sejarah, Bukan Masa Depan Jakarta
1. Pencabutan dilakukan karena izin prinsip dan izin pelaksanaan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya, tapi juga secara keseluruhan. Sebab, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan.
"Kami pastikan, 13 pulau yang belum dibangun dihentikan pengerjaannya," ujar Anies saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, seperti dilansir Berita Jakarta, Rabu (26/9).
Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (KEK Marunda Jakarta); Pulau H (PT Taman Harapan Indah); dan Pulau I (PT Jaladri Kartika Pakci).
Baca Juga: Cabut Izin Reklamasi 13 Pulau, Anies Siap Hadapi Gugatan Hukum