DKPP: Ada 33 Pengaduan Pelanggaran Etik, Paling Banyak dari Bawaslu
DKPP menerima 33 pengaduan!
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat ada 33 pengaduan terkait pelanggaran etika penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sebanyak 30 ditujukan untuk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kabupaten/kota. Sedangkan, tiga di antaranya untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota.
"Dalam waktu satu bulan terakhir ini, DKPP sudah menerima 33 pengaduan yang terkait dengan dugaan pelanggaran etika, yang paling besar itu dilakukan oleh temen-temen dari Bawaslu," kata Ketua DKPP, Heddy Lugito, di gedung DKPP, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2022).
Baca Juga: Pemilu 2024 Belum Mulai, DKPP Sudah Terima 80 Perkara Etik
1. Pengaduan paling banyak untuk Bawaslu kabupaten/kota
Heddy menjelaskan, pengaduan untuk Bawaslu paling banyak, sebab lembaga ini sedang melakukan rekruitmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam). Karena itulah, muncul ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu di kabupaten/kota.
"Mereka yang tidak puas dan tidak lulus rekrutmen, mereka diperlakukan merasa paling tidak merasa dirinya lakukan tidak adil," ujar Heddy.
"Beberapa alasan, karena mereka misalnya merangkap sebagai anggota atau pengurus Partai," sambungnya.
Baca Juga: Bawaslu Tak Lanjutkan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Tabloid Anies