Pemprov Jatim Terima Insentif Fiskal Rp6,2 Miliar
Signifikan turunkan kemiskinan ekstrem
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima dana insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar. Dana tersebut diserahkan dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Penjabat (Pj.) Gubernur Jatim Adhy Karyono di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9).
Pemprov Jatim dinilai berhasil merancang kebijakan strategis dalam program penanggulangan kemiskinan ekstrem. Menurut Adhy, insentif fiskal ini akan digunakan untuk memperkuat penyaluran bantuan bagi masyarakat miskin, terutama untuk mempercepat pencapaian target 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024.
“Hari ini kita mendapatkan penghargaan terhadap penanganan kemiskinan ekstrem di Jatim yang penurunannya sangat signifikan. Tahun 2024 kita sesuaikan dengan target nasional mendekati 0 persen. Insyaallah Jatim dengan strategi kebijakan yang diterapkan sesuai aturan, kita bisa mencapai itu," kata Adhy.
“Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk. Sementara per Maret 2024, kemiskinan ekstrem Jati berada di angka 0,66 persen atau 268.645 jiwa penduduk,” tambahnya.
1. Beberapa strategi yang dijalankan Pemprov Jatim
Menurut Adhy, ada beberapa resep di balik kesuksesan Jatim mampu menurunkan angka kemiskinan. Strategi pertama adalah dengan memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.
Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Adhy menambahkan pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi.
Dedikasi yang diberikan para pilar sosial ini, kata Adhy, tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mereka merupakan tenaga ajaib bagi masyarakat miskin, rentan maupun yang membutuhkan.
"Ini merupakan upaya baik sinergitas dan konvergen dengan seluruh program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya," tegas Adhy.
Baca Juga: Transaksi Jadi Cashless, Pj Gubernur Jatim Luncurkan Aplikasi DigiPay