Perppu Ciptaker Disahkan Jadi UU, Mahfud: Yang Nolak Biar Saja
Mahfud menyebut pro-kontra merupakan hal biasa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - DPR RI telah mengesahkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Pengesahan itu juga diwarnai aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI.
Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan pro-kontra dalam pengesahan undang-undang merupakan hal yang biasa.
"Ya biar saja, mana di sini ada Undang-Undang tidak ditolak. Semua Undang-Undang ada yang menolak, ada yang mendukung, itu biasa ada yang menolak itu, silakan tolak. Semua ada konstitusinya, gak apa-apa, bagus," ujar Mahfud di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (21/3/2023).
Baca Juga: Fraksi Golkar Teriak ‘Airlangga Presiden’ di Paripurna Perppu Ciptaker
1. Tujuh Fraksi di DPR menerima
Diketahui, Pengesahan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pada Selasa (21/3/2023).
Sebanyak tujuh fraksi menyatakan, setuju hasil kerja panja dilanjutkan pada pembicaraan tingkat II dalam Rapur DPR RI untuk disahkan menjadi UU. Dua fraksi yakni Partai Demokrat dan PKS menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja.
“Kami akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perppu Nomor 2/2022 menjadi Undang-Undang dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab anggota yang hadir serempak.
Baca Juga: Puan Matikan Mik Demokrat Jelang Perppu Ciptaker Disahkan, PKS Walkout