Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, mendorong pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memberikan perhatian lebih terhadap tata kelola penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Hal ini diutarakan dalam diskusi publik bertema "Menatap Masa Depan Buruh Migran di Era Prabowo-Gibran".
Dalam diskusi tersebut, Semar meminta pemerintahan yang akan datang harus lebih peduli terhadap nasib buruh migran, mengingat kontribusi besar mereka terhadap perekonomian Indonesia.
"Pemerintah yang akan datang harus lebih aware pada nasib buruh migran, kita tahu hingga hari ini PMI menjadi penyumbang devisa negara terbesar kedua, itu kontribusi real dari buruh migran yang berkarier di luar negeri," ujar Semar, Jumat (27/9/2024).
Baca Juga: CEK FAKTA: BP2MI Beri Bantuan Rp1,5 Miliar untuk 20 Pekerja Migran
1. Dorong peran BP2MI dimaksimalkan
Diskusi publik bertema "Menatap Masa Depan Buruh Migran di Era Prabowo-Gibran (IDN Times/Istimewa) Semar juga mendorong Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, untuk memaksimalkan peran mereka dalam menjalankan tugas perlindungan terhadap PMI. Menurutnya, BP2MI harus menjadi sektor terdepan dalam menangani permasalahan pekerja migran.
"Harapan kita BP2MI bisa menjadi leading sector dalam melakukan pelindungan sehingga kasus pekerja migran yang terjadi bisa ditekan di era Prabowo-Gibran ini, besar harapan kita akan jauh lebih baik lagi," ucap dia.
Baca Juga: Buruh Migran Sodorkan 3 Kriteria Calon Kepala BP2MI Era Prabowo
2. Regulasi perlindungan PMI harus segera diselesaikan
Ilustrasi pembuatan undang-undang. (IDN Times/Aditya Pratama) Ketua Persatuan Buruh Migran, Bobby Anwar Ma'arif, juga memberikan pandangannya terkait harapan terhadap pemerintahan mendatang. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian dan pelaksanaan regulasi yang telah ada terkait perlindungan PMI.
"Seharusnya sudah pada masa transisi regulasi, tapi problemnya beberapa regulasi saat ini yakni turunan dari Undang-Undang No 18 Tahun 2017 tentang pelindungan PMI belum kelar, kewenangannya belum terlaksana dengan baik," kata Bobby.
3. Ada peluang perlindungan PMI lebih baik
Ketua Umum Persatuan Buruh Migran Indonesia, Bobby Anwar Ma’arif (IDN Times/Istimewa) Bobby yang merupakan mantan Sekjen Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menyatakan yakin di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran, perlindungan terhadap PMI bisa lebih maksimal. Menurutnya, ada peluang besar dengan pembentukan kabinet yang lebih fleksibel.
"Peluangnya adalah Kabinet Pak Prabowo tidak dibatasi jumlahnya sehingga memungkinkan untuk membentuk kementerian tersendiri, kementerian ketenagakerjaan luar negeri untuk menyelesaikan permasalahan dan pelindungan PMI," imbuhnya.
