Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, buka suara terkait pernyataan mantan Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang menyebut KPU tak layak menyelenggarakan Pilkada serentak 2024. Menurut Wempi, proses penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 sudah berjalan dan sesuai dengan ketentuan.
"Kan proses kan sudah jalan, kan gitu. Jadi saya pikir nanti yang lain yang evaluasi. Kan tugas kita inikan untuk inikan (pilkada) on the track. Jadi harapan kita dengan schedule yang sudah ada, khususnya untuk penyelenggaraan pemilu-kada serentak tidak terhambat. Kan KPU kan sudah ngomong. Jadi kita bersamalah," ujar Wempi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/7/2024).
1. Evaluasi KPU tugasnya DPR
Rapat Pleno Baleg DPR RI menyepakati RUU Wantimpres menjadi RUU usul inisiatif DPR RI. (IDN Times/Amir Faisol) Wempi menyampaikan, pihak yang berhak melakukan evaluasi terhadap KPU adalah Komisi II DPR RI.
"Nanti kalau yang evaluasi, nanti tugasnya komisi II DPR," kata dia.
Dalam kesempatan itu, Wempi menyebut masalah di KPU sudah selesai. Sebab, Hasyim Asy'ari kini sudah dipecat sebagai Ketua dan Komisioner KPU.
"Saya pikir kan proses ini kan sudah terjadi. Ketuanya kan sudah (dipecat), kan yang lain ini kan masih layak untuk dilakukan. Nanti yang menilai nanti dari Komisi II DPR lah," ucap dia.
Baca Juga: DPR Mau Bentuk Pansus, Ungkap Dugaan Mark Up Impor Beras Rp2,7 T
2. Mahfud terkejut Hasyim Asy'ari dipecat
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. (www.instagram.com/@mohmahfudmd) Sebelumnya, Mahfud MD mengaku terkejut dengan kelanjutan pemberitaan pemecatan Hasyim Asy'ari dari posisi Ketua Komisi KPU Sebab, selama bertugas, anggota KPU periode 2022 hingga 2027 diberikan sejumlah fasilitas mewah oleh negara.
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
Masing-masing dari anggota KPU mendapatkan tiga kendaraan dinas mewah yaitu Toyota Alphard, Toyota Innova Hybrid, dan Hyundai Palisade. Itu belum termasuk penyewaan jet pribadi untuk kepentingan pengecekan logistik pemilu.
Informasi itu diperoleh Mahfud ketika mendengar cerita dari pakar hukum tata negara, Feri Amsari, ketika berbicara di program siniar Abraham Samad. Bahkan, diduga juga ada permintaan wanita penghibur bila berkunjung ke daerah.
DPR dan pemerintah perlu bertindak. Tidak diam. KPU secara umum kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia!" ujar Mahfud dikutip dari akun media sosialnya, Senin (8/7/2024).
Ia pun menyarankan agar yang diganti tidak hanya Hasyim Asy'ari tetapi enam komisioner lainnya juga dicopot.
"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda pilkada pada November mendatang," katanya.
Meski hasil Pemilu 2024 bermasalah, namun Mahfud tidak meminta agar hasil pemilu presiden yang sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dibatalkan. Pilpres dan pileg 2024 yang merupakan hasil kinerja KPU periode 2022-2027 sudah selesai, sah, dan mengingkat.
