TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Kemenag: Isu Pansus Sudah Muncul Sebelum Penyelenggaraan Haji 2024

Kemenag mengaku melakukan yang terbaik

Diskusi Publik, Haji: Antara Transformasi dan Politisasi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Jakarta, IDN Times - DPR RI telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief, mengatakan Pansus Haji DPR sudah ada sebelum pelaksanaan haji 2024.

"Ya, sekarang itu menjadi satu tambahan informasi atau alasan ya. Tapi sebetulnya Pansus itu sudah disebutkan tiga hari sebelum pelaksanaan haji. Jadi dalam rapat kerja di Makkah, waktu itu Pak Menteri Agama dengan para pimpinan timwas dan anggota timwas, kita memberikan paparan kemudian ada banyak pertanyaan terkait dengan petugas, terkait dengan petugas kesehatan dan lain-lain," ujar Hilman dalam acara diskusi publik Haji: Antara Transformasi dan Politisasi di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

"Kemudian muncullah, waktu itu masih statement lah, statement tentang Pansus. Jadi isu Pansus ini muncul sebelum penyelenggaran puncak haji," sambungnya.

1. Kemenag berupaya lakukan terbaik

Diskusi Publik, Haji: Antara Transformasi dan Politisasi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Hilman mengatakan, Kemenag berupaya melakukan terbaik untuk mengurus jemaah haji 2024. Menurutnya, persiapannya juga sudah matang dengan jumlah kuota haji 241 ribu orang.

"Tentu dari Kementerian Agama kami sempat kaget ya munculnya Pansus ini, dan apalagi sampai pada level Pansus angket gitu, ya. Karena kita sudah berproses cukup lama untuk mempersiapkan berbagai hal terkait dengan Penyelenggaran Haji 1445 Hijriah kemarin atau 2024, di mana memang jumlah jamah yang harus kami layani sangat besar, yaitu dengan kuota 221 ribu plus 20 ribu tambahan jadi 241 ribu orang, dan itu pertama kali dalam sejarah dengan jumlah sebanyak itu," kata dia.

Baca Juga: Pimpinan Komisi VIII DPR: Pansus Haji Tak Ada Kaitan dengan PKB-PBNU

2. Pansus Haji dianggap jahat

Diskusi Publik, Haji: Antara Transformasi dan Politisasi (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Dalam kesempatan itu, mantan Sekjen PKB, Lukman Edy, mengaku tak setuju Pansus Haji 2024 dipolitisasi. Sebab, penggeraknya adalah Fraksi PKB.

"Saya kira agak jahat banget jika persoalan haji ini dipolitisasi, sekarang bagaimana faktualnya, apakah ini dipolitisasi atau dalam upaya untuk mendukung transformasi pelayanan haji?" ucap Edy.

Baca Juga: Dasco Pastikan Pansus Haji Baru Bekerja Usai Masa Reses

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya