TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Jokowi: Pemilu 2024 Adalah Pesta Demokrasi Terbesar

Jokowi sebut Pemilu 2024 penuh tantangan

Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas Penyelengara Pemilu di Jakarta (Youtube.com/DKPP RI)

Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo menyampaikan terima kasih kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Jokowi mengatakan, Pemilu 2024 adalah yang yang terbesar dalam sejarah Indonesia.

"Pemilu 2024 ini merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah kita selenggarakan. Kalau kita bisa bayangkan, dari Aceh sampai Papua, dari seluruh provinsi, kabupaten dan kota ada 840 ribu TPS (Tempat Pemungutan Suara). kita bayangkan. 840 ribu TPS, betapa betul-betul ini sebuah pesta demokrasi besar," ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Penyelengara Pemilu di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Baca Juga: Di Hadapan Prabowo, Jokowi Singgung Jadi Pemimpin Harus Kuat

Baca Juga: Reaksi Ganjar Usai Jokowi Sindir Banyak Drakor Jelang Pemilu 2024  

1. Miliki tantangan yang besar

Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas Penyelengara Pemilu di Jakarta (Youtube.com/DKPP RI)

Jokowi mengatakan, hal itu juga memberikan tantangan yang besar. Oleh karena itu, Jokowi meminta penyelenggara pemilu untuk berintegritas, akuntabel, dan melakukan perencanaan teknis yang baik. Mulai dari mekanisme distribusi hingga mekanisme pengamanan.

"Juga bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi tanpa hoaks, kontestasi tanpa ujaran-ujaran kebencian. Sehingga, kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita," ucap dia.

2. Jokowi minta ada penindakan tegas bila terjadi pelanggaran

Presiden Jokowi dalam pembukaan Rakornas Penyelengara Pemilu di Jakarta (Youtube.com/DKPP RI)

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian meminta ada penindakan tegas bila terjadi pelanggaran. Dia menegaskan, tak boleh ada pelanggaran demokrasi.

"Ya memang harus berani mengontrol, tegas mengawasi. Kalau ada yang tidak bener, ya berani meluruskan," kata dia.

Rekomendasi Artikel

Berita Terkini Lainnya